Pemkab Mura Ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi

: Pemkab Mura Ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi -Foto:Mc.Pemka Mura


Oleh MC KAB MURUNG RAYA, Rabu, 3 Juli 2024 | 10:51 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 191


Puruk Cahu, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten II Setda Kab.Mura, Fery Hardi didampingi oleh pegawai Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Mura, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2024 di Aula A Kantor Bupati Murung Raya secara virtual zoom meeting, Selasa (2/7/2024)

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2024 dipimpin oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Tomsi Tohir. Koordinasi daring ini diinisiasi sebagai respons terhadap pentingnya kerja sama lintas sektor dan lintas daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan mencegah terjadinya lonjakan inflasi yang dapat merugikan masyarakat.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir dalam Rapat Koordinasi (rakor) Inflasi kali ini meminta agar seluruh kepala daerah bisa menyusun perencanaan menekan laju inflasi selama satu tahun. 

"Saya berharap agar kepala daerah bisa mengecek kenaikan harga di daerahnya masing-masing dan melakukan upaya-upaya yang betul-betul bisa dirasakan hasilnya, bukan hanya formalitas atau seremonial saja. Karena hal-hal yang sifatnya seremonial hasilnya tidak akan maksimal," himbaunya.

Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir mengatakan Pemerintah dengan bantuan pemda terus memantau distribusi atau penyebaran komoditas impor agar tepat sasaran, meskipun inflasi bulan Juni 2024 mengalami penurunan dari 2,84 persen menjadi 2,51 persen.

"Saya sangat mengapresiasi atas kerja keras berbagai pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah dengan penurunan inflasi yg lumayan signifikan. Ini merupakan suatu anugerah dan hasil jerih payah kita bersama" ujar Tomsi.

Tomsi dalam kesempatan itu juga mewanti-wanti sepuluh pemerintah provinsi dengan angka inflasi yang terbilang tinggi untuk segera melakukan langkah pengendalian.(DiskominfoSP_Nof, Ad/eyv).

 

Berita Terkait Lainnya