Paser Dapat Formasi 3.208 PPPK Khusus dan 260 CPNS

Jakarta, InfoPublik - Bupati Paser Kalimantan Timur (Kaltim), Fahmi Fadli, memastikan akan membuka sebanyak 3.208 Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Paser, memperhatikan arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) untuk penataan non ASN sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Hal tersebut disampaikan melalui Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Suwito usai mendampingi Bupati Paser menghadiri Rapat Koordinasi Pengadaan ASN Tahun 2024 di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (14/03).

"Hari ini kita terima bersama pak Bupati sebanyak 3.208 Persetujuan Prinsip Kebutuhan untuk Formasi PPPK yang sifatnya masih belum terinci, selanjutnya akan dilakukan Usulan terperinci melalui SIASN Perencanaan BKN yang kemudian akan divalidasi oleh BKN," kata Suwito.

Harapannya, masing-masing Perangkat Daerah sudah menyelesaikan Peta Jabatan rinci untuk diusulkan dalam formasi kali ini.

Lanjut Suwto, tidak seperti tahun sebelumnya, 2024 ini pemerintah kabupaten Paser juga akan membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

"Pemerintah Kabupaten paser akan kembali membuka penerimaan CPNS dengan jumlah sebanyak 260 formasi yang dikhususkan untuk fresh graduate," imbuhnya 

Jadwal pelaksanaan tahapan pendaftaran seleksi pendaftaran CPNS dan PPPK dilaksanakan dalam satu tahapan dan kegiatan seleksinya terdiri dari 3 tahapan.

Seleksi CPNS lebih dulu dilaksanakan pada akhir Mei atau awal Juni sedangkan untuk PPPK di akhir Juli. Pemda Paser akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan jadwal pelaksanaannya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan, beberapa prioritas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memenuhi kebutuhan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024. Salah satunya adalah fresh graduate yang memiliki kemampuan digital menjadi salah satu sasaran SDM yang akan direkrut pada seleksi CASN pada tahun ini.

Saat ini, Kementerian PANRB telah menerima usulan kebutuhan ASN dari berbagai instansi pusat dan daerah sebesar 1,38 juta; dan sudah ditetapkan formasinya sebanyak 1,28 juta untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap. ASN yang dimaksud terdiri atas dua kategori, yaitu CPNS yang bisa dilamar oleh fresh graduate; serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diperuntukkan bagi tenaga non-ASN dan eks THK-2 yang telah masuk basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Rapat koordinasi juga diisi dengan pemaparan kebijakan terkait pengadaan pegawai ASN Tahun Anggaran 2024 oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes Arianti Anaya, serta Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel terkait teknis perencanaan kebutuhan pegawai ASN serta kebijakan terkait PANRB.

Rakor juga dihadiri Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Kepala LKPP Hendrar Prihadi; Plt, para Kepala Daerah, serta perwakilan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. (MC Paser/Irfan)