Pemkab Meranti Harapkan Timpora Dapat Meminimalisir Kejahatan Lintas Negara

: Rakor Tim Pengawasan Orang Asing Tingkat Kabupaten-Foto:Mc.Kepulauan Meranti


Oleh MC KAB MERANTI, Kamis, 7 Maret 2024 | 14:36 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 216


Meranti, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap keberadaan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) dapat meminimalisir kejahatan lintas negara atau Transnational Organized Crime (TOC) khususnya di wilayah Kepulauan Meranti.

Dijelaskan Sudandri, Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu pintu masuk Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai posisi strategis secara geografis, karena berada di depan Selat Malaka. Sebagaimana diketahui, perairan tersebut merupakan salah satu jalur perairan internasional yang paling sibuk di dunia.

"Tentunya ini menjadi suatu keuntungan sendiri bila bisa dimanfaatkan secara optimal. Namun keuntungan tersebut juga dapat berbalik menjadi suatu hal yang negatif, khususnya bagi Kabupaten Kepulauan Meranti," katanya.

Menurut Sudandri, hal negatif yang menjadi ancaman nyata adalah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai jalur terjadinya TOC.

"Bentuk kejahatan lintas negara dapat menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kemakmuran global karena melibatkan berbagai negara,"ujar Sudandri.

Lebih lanjut, dia merincikan kasifikasi kejahatan lintas negara tersebut dalam 10 kategori. Yakni perdagangan narkoba, imigran illegal, perdagangan senjata, dan penyelundupan senjata nuklir, kejahatan terorganisir transnasional dan terorisme. Termasuk perdagangan perempuan dan anak, perdagangan bagian tubuh manusia, pencurian dan penyelundupan kendaraan, pencurian, dan aksi kejahatan lainnya.

"Dengan Adanya Forum Timpora ini, diharapkan dapat meminimalisir serta menangani permasalahan TOC, khususnya di Kepulauan Meranti," harapnyai.

Sebelumnya, Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Selatpanjang Riyanto, melaporkan latarbelakang kegiatan yang dilakukan bahwa letak geografis Kepulauan Meranti yang berbatas langsung dengan laut internasional dan negara tetangga. Hal itu menurutnya, berpotensi terhadap kerawanan kejahatan.

"Hal tersebut bisa dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA), dan tidak menutup kemungkinan juga dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI)," ujarnya.

Riyanto juga menyampaikan, peran Timpora dalam pencegahan terjadinya TOC yaitu, dengan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori TOC dan meminimalisir pelanggaran keimigrasian.

"Serta menangani pelanggaran lainnya yang terjadi di Kepulauan Meranti,"tambahnya.

Hadir sebagai narasumber, perwakilan Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru Bobby Agustin Rachman, dan Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau Fanny Wahyu Kurniawan.

Turut hadir, Forkopimda Kepulauan Meranti, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang Azhar, perwakilan BAIS, perwakilan BIN, KSOP, Bea Cukai, OPD terkait, dan undangan lainnya.(Mc.Kepulauan Meranti/Eyv)

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC PROV RIAU
  • Kamis, 21 November 2024 | 07:40 WIB
Polres Inhil Fokus Jaga Kondusivitas Pilkada, 646 Personel Disiagakan
  • Oleh MC KAB BULELENG
  • Selasa, 19 November 2024 | 21:10 WIB
Pj Bupati Buleleng: Jangan Ciptakan Suasana Menakutkan Saat Pilkada
  • Oleh MC KAB NAGAN RAYA
  • Senin, 18 November 2024 | 17:53 WIB
Perkuat Upaya Penurunan Stunting, Pemkab Nagan Raya Gelar Rapat Koordinasi TPPS
  • Oleh MC KAB TAPIN
  • Senin, 11 November 2024 | 10:41 WIB
Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting 2024 di Kabupaten Tapin
  • Oleh MC KAB KAPUAS
  • Senin, 11 November 2024 | 10:50 WIB
Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting 2024 di Kabupaten Tapin
  • Oleh MC PROV SUMATERA BARAT
  • Jumat, 8 November 2024 | 16:20 WIB
Plt Gubernur Audy Imbau Semua Pihak Lebih Aktif Jaga Stabilitas di Sumbar
  • Oleh MC PROV KALIMANTAN SELATAN
  • Rabu, 6 November 2024 | 10:31 WIB
Pemprov Kalsel Gelar Rakor untuk Tingkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Jumat, 1 November 2024 | 13:37 WIB
Menaker dan Mendagri Bahas Strategi Atasi PHK dan Penetapan Upah Minimum 2025