Penyampaian Laporan Keuangan Kabupaten Lumajang 2023, Langkah Menuju Transparansi dan Akuntabilitas

Sidoarjo, InfoPublik - Dalam suatu langkah penting menuju transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Lumajang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur, Selasa, 5 Maret 2024, di kantor BPK Provinsi Jawa Timur.

Penyerahan tersebut merupakan bagian dari proses audit yang belum diaudit untuk seluruh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Pada kesempatan tersebut, Pejabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan kembali pentingnya akuntabilitas dan kepercayaan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dirinya menyerukan kepada semua kepala daerah di Jawa Timur untuk mengimplementasikan program-program pemerintahan dengan tanggung jawab, didukung oleh laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya.

Dalam kesempatan itu, Pj. Gubernur Jatim menguraikan bahwa LKPD menyediakan informasi krusial mengenai kondisi keuangan, kinerja, realisasi anggaran, dan aliran kas, yang essensial untuk analisis, evaluasi, dan perencanaan masa depan. Laporan tersebut menjadi kunci dalam pembentukan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adhy Karyono juga menekankan pentingnya penerapan prinsip good governance yang sebelumnya telah berhasil mengantarkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan seluruh kabupaten/kota meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Beliau mendorong semua pihak untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini.

Sementara itu, Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit, turut memberikan apresiasi kepada Jawa Timur atas inisiatif serentak dalam penyerahan LKPD. Hal tersebut menandakan koordinasi dan kolaborasi yang baik antara berbagai entitas di provinsi tersebut.

Ahmadi menekankan bahwa keserentakan ini harus menjadi model bagi daerah lain, menciptakan fondasi kepercayaan masyarakat yang kuat.

"Kegiatan ini menandai upaya berkelanjutan dari Jawa Timur dalam mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik, di mana integritas, akuntabilitas, dan kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama," pungkasnya. (Kominfo-lmj/Tom)