: Foto: Pj Gubernur Safrizal ZA saat membuka Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2023, dan Penatausahaan Perbendaharaan bagi Satker Pusat dan Dekonsentrasi, di Swiss-Belhotel, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung (Babel) pada Kamis (1/2/2024).
Oleh MC PROV KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, Jumat, 2 Februari 2024 | 00:05 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 109
Pangkalpinang, InfoPublik - Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Babel) Safrizal ZA mengatakan, dalam rangka perwujudan tata kelola APBN yang efektif, efisien, dan kredibel, diperlukan bendahara pengeluaran yang memiliki kualitas yang memadai. Ada lima kriteria yang harus dipenuhi diantaranya, pertama penatausahaan perbendaharaan dapat mendukung pembiayaan kegiatan secara lancar, dan tepat waktu.
Kedua, lanjutnya, sejauh mana pengadministrasian dokumen dan bukti-bukti belanja secara tertib, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ketiga, taat dan tertib terhadap ketentuan yang berlaku, serta memungut, dan kepatuhan dalam memotong, menyetorkan pajak.
Keempat, profesional dalam menjalankan fungsi, dan kewajiban bendahara selaku wakil dari bendahara umum negara.
"Yang terakhir, adaptive dengan perkembangan teknologi, dan peradaban. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, perbendaharaan harus menyesuaikan diri sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan tugas, dan fungsinya akan kompatible dengan kebutuhan, serta lebih meringankan beban kerja," kata Safrizal ZA saat membuka Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2023, dan Penatausahaan Perbendaharaan bagi Satker Pusat dan Dekonsentrasi, di Swiss-Belhotel, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung (Babel) pada Kamis (1/2/2024).
Sementara itu, menghadapi tahun 2024, Pj. Gubernur Safrizal berharap dari kegiatan tersebut, dapat dimaksimalkan untuk menemukan solusi terbaik, sehingga dapat mencapai target yang sudah ditentukan, baik ditingkat kementerian/lembaga, maupun secara nasional.
"Saya sampaikan terima kasih atas komitmen KPA, PPK, BP, dan PPSPM dalam melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran untuk mencapai target nasional. Dengan diserahkannya juknis pengelolaan anggaran hari ini, bisa digaspol, karena harus memanfaatkan waktu yang ada, dan kita buktikan di 2024," katanya.
Pembukaan Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2023, dan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 ditandai dengan pemukulan gong oleh Pj. Gubernur Safrizal, dan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada 10 daerah yang memiliki nilai IKPA, dan realisasi anggaran terbaik.