Rakor dengan Pimpinan OPD, Sejumlah Item Dibahas Wali Kota

Ternate, InfoPublik - Rapat koordinasi (Rakor) dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Kota Ternate dipimpin oleh Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman.

Dalam rapat tersebut Wali Kota menyampaikan beberapa item ke pimpinan OPD terkait dengan penataan pasar menjelang ramadhan, pengadaan barang dan jasa, pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan hutang terbawa dari tahun 2023 ke 2024, serta penerapan retribusi menggunakan digitalisasi.

Sekertaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly mengatakan, menjelang ramadhan, Wali Kota meminta beberapa OPD melakukan rapat terbatas misalnya Satpol PP dan Disperindag untuk membuat skema penetapan pedagang.

“Jadi tidak mau tiba saat tiba akal, karena sekarang ini ramadhan jatuh di tanggal 11 Maret mendatang, sehingga paling tidak skema pengaturan pedagang dibuat,” kata Rizal usai rapat Selasa (30/1/2024).

Tak hanya itu, Wali Kota juga menegaskan pimpinan OPD fokus dalam pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

“OPD yang belum masukan dokumen pendukung agar segera mungkin itu di masukan ke BPK yang homebasenya berada di BPKAD.

Pengadaan barang dan jasa, kata Wali Kota, OPD tekhnis diawal proses pengadaan barang dan jasa segera memasukan daftar kegiatan ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) baru ke ULP dilakukan penginputan.

“Tujuannya pasti mempengaruhi, karena sirup kalau ditayang agak terlambat maka tahapan proses lelang agak terlambat, sehingga pengalaman di tahun 2023 seperti DAK yang terlambat dan program kegiatan OPD terlambat. Oleh sebab itu, Wali Kota tidak mau terjadi di tahun 2024,” cetusnya.

Dikatakannya, Wali Kota sudah menyampaikan ke Kabag ULP, nanti ia mengkroscek kembali beberapa OPD yang sudah melakukan finalisasi inputan dan ada beberapa OPD yang belum melakukan inputan.

“Ini nanti ada laporan resmi dari Kabag ULP ke Wali Kota,” ungkapnya.

Sementara, di BPKAD semua dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) itu sudah bisa selesaikan untuk di print dan hampir sebagian OPD sudah melakukan itu, kemudian permintaan uang persediaan (UP) juga sudah dilakukan sebagian OPD.

Selain itu, hutang katanya dari 41 OPD yang belum selesai melakukan penginputan yaitu Dinas Pendidikan, Dinkes dan Dinas PUPR, karena memang itemnya cukup banyak sekali.

“Mungkin malam ini sudah selesai, sehingga diharapkan pembayaran hutang itu bisa segera mungkin dapat dilakukan. Dan pembayaran TPG dan TPP ASN bulan Desember, laporan tadi sudah bisa direalisasi,” terangnya.

Untuk kerjasama dengan PT Intra Mulia Multi Teknologi (IMM) terkait pengelolaan PAD berbasis digital itu yang ada di Disperindag. Ia meminta kadis untuk segera menggelar rapat, karena datanya belum di perbaharui.

“Bulan ini penagihan retribusi masih menggunakan manual dan di bulan Februari semoga sudah bisa gunakan digitalisasi,” tutupnya.MC Tidore