Panwaslu Depok Gelar Rakor Pengawasan Ketersediaan Logistik Pemilu 2024

:


Oleh MC KAB SLEMAN, Selasa, 30 Januari 2024 | 09:39 WIB - Redaktur: Tobari - 64


Sleman, InfoPublik – Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Depok Sleman Adihanto Purnomo mengingatkan agar tidak mengabaikan pengawasan terhadap kesiapan logistik Pemilihan Umum 14 Februari 2024. Pasalnya, Adihanto melihat urgensinya sama penting dengan kesiapan Daftar Pemilih Tetap atau DPT.

"Jikalau DPT kita tidak kuat, maka hak pilih orang lain yang akan lain. Begitupun logistik kita tidak akurat, hak pilih orang lain juga terancam hilang," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Ketersediaan Surat Suara Pemilu 2024 di Kapanewon Depok, Senin (29/1/2024).

Karena itu, untuk memastikan kesiapan logistik dan DPT berjalan lancar, Adihanto mengingatkan kepada jajaran PPK Depok beserta PPS se-Kapanewon Depok untuk menjalin koordinasi intensif dengan KPU Kabupaten Sleman dengan baik.

Adihanto menambahkan, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menyamakan persepsi dalam segala hal.

"Persepsi kita harus sama dulu. Begitu persepsi kita sama. Maka cara menangani sesuatu juga akan sama. Kalau persepsi kita tidak sama biasanya akan berakhir tidak satu pandangan yang menyebabkan menjadi tafsir yang bermacam-macam," imbuhnya.

Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi ini juga meminta kepada jajaran PPK beserta jajara untuk memaklumi kerja-kerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan, khususnya pengawasan logistik. Hal ini tidak lain ditujukan agar mempermudah kinerja penyelenggara untuk memastikan pemilu berjalan sesuai harapan.

"Namanya diawasi itu tidak enak. Tapi karena kita punya tujuan yang sama, harus punya pandangan bahwa justru pengawasan dilakukan itu untuk menjaga dan memudahkan kerja teman-teman. Karena pencegahan yang paling ideal itu ketika kita sudah kenal dengan baik," ujar Adihanto.

Mengutip pendapat Bawaslu, Adihanto menyatakan bahwa seluruh jajaran Bawaslu Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi wajib hadir untuk melakukan pengawasan logistik Pemilu 2024. Sebab, menurutnya kehadiran Bawaslu menjadi salah satu upaya meminimalisir terjadinya persoalan salah satunya kekurangan logistik.

"Tugas pengawasan logistik harus dilaksanakan. Divisi SDM merupakan penanggung jawab pengawasan logistik," katanya menjelaskan.

Rapat Koordinasi yang diselenggarakan di gedung Sasana Anglocita Tama ini dihadiri oleh Ketua beserta Anggota Panwaslu Depok Sleman, Panwaslu Kalurahan/Desa se-Kapanewon Depok, Ketua beserta Anggota PPK Depok Sleman, dan Ketua PPS se-Kapanewon Depok Sleman. (Athiful/KIM Depok/toeb)