Mengantisipasi bertambahnya kasus dan dampak yang lebih luas, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Penanggulangan Malaria di Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, Rabu (17/4/2023) di Aula Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Gorontalo.
Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo Syukri J. Botutihe, yang dihadiri oleh Sekertaris Daerah dan OPD dari Kabupaten/Kota serta beberapa pimpinan OPD Provinsi Gorontalo.
Dalam arahannya Syukri J. Botutihe mengatakan bahwa masalah malaria bukan hanya menjadi tanggungjawab dari salah satu sektor, masalah tersebut saat ini sudah menjadi permasalahan dari semua sektor yang harus sama-sama ditanggulangi.
“Jadi masalah malaria ini bukan hanya urusan sektor kesehatan saja, tapi semua sektor atau semua bidang itu punya tanggung jawab,” kata Syukri.
Menurut Syukri, masalah malaria saat ini bukan hanya sekedar menyembuhkan orang yang sakit, tetapi pengaruh dan dampak lingkungan yang rusak sehingga menimbulkan masalah kesehatan seperti ini, sehingganya, peran lintas sektor dari kepala desa, camat hingga OPD Kabupaten dan Kota memiliki tanggungjawab yang sama terhadap penanggulangan malaria.
Lebih lanjut Syukri mengatakan, rapat ini bertujuan sebagai koordinasi antar pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan juga antar OPD yang ada dalam penanggulangan dan mewaspadai malaria.
“Pada kesempatan ini untuk dilakukan konsolidasi rapat menyangkut malaria, tadi sudah disampaikan Pak Kadis Kesehatan, jadi ini data kita di Gorontalo tentang malaria yang sudah dapat sertifikat tapi malah lebih meningkat (kasus, red) nah berarti kita harus waspada,” ujarnya.
Secara teknis untuk penanggulangan malaria tentu sudah sangat dipahami oleh Dinas Kesehatan karena berkaca dari penanggulangan kasus Covid-19 yang sukses dilalui bersama. Untuk itu Syukri berharap agar permasalahan malaria dapat dicarikan solusi dan diselesaikan bersama.
Tidak hanya itu, Syukri juga mengatakan penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB) harus segera ditetapkan.
“Jadi yang pertama saya harapkan mungkin perlu ini Pak sekda dan yang mewakili. Perlu ada kebijakan pimpinan di daerah untuk mengeluarkan semacam status KLB di setiap wilayah daerah itu. Jadi tidak nanti sudah meledak sama dengan Covid-19 baru ditetapkan, tapi harus ada antisipasi dari saat ini. Jadi perlu ada penetapan status wilayah termasuk regulasi,” terang mantan Sekda Kabupaten Bone Bolango tersebut.
Melalui kesempatan ini, Syukri mengapresiasi keberhasilan Gorontalo Utara dalam penanggulangan kasus malaria serta atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo Syukri menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kehadiran peserta rapat dan juga Tim Penilai Eliminasi Malaria dan Konsultan Senior dari Kementerian Kesehatan. (mcgorontaloprov/arman/ilb/nancy)
