Dishub Provinsi Gorontalo Gelar Rakor Sinkronisasi Program Kegiatan 2024-2025

Bone Bolango, InfoPublik - Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo melakukan rapat koordinasi sinkronisasi program kegiatan 2024 – 2025.

Pertemuan ini dipimpin M Jamal Nganro Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo di ruang Poboide, dihadiri dinas perhubungan kabupaten/kota, Bapppeda provinsi dan kabupaten/kota, Dinas PUPR-PKP, UPBJU Djalaluddin Gorontalo, Balai Pelaksana Jalan Nasional Gorontalo, Balai Sungai Sulawesi II, BPTD Kelas II Gorontalo, KSOP Kelas III Gorontalo, KSOP Kelas IV Anggrek, Kantor UPP Kelas III Tilamuta, Kantor UPP Kelas III Kwandang, Kantor Bandara Pegugul Buol selaku KPA Bandara Pohuwato.

Rapat koordinasi ini dilakukan untuk menyelaraskan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh UPT Kementerian  Perhubungan di Provinsi Gorontalo periode 2024-2025.

“Kegiatan yang kami laksanakan Jumat kemarin ini dilakukan untuk menyelaraskan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh UPT Kementerian  Perhubungan di Provinsi Gorontalo periode 2024-2025. Juga bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan yang ada di UPT Kementerian Perhubungan  selaras dengan kebutuhan daerah,” kata M Jamal Nganro, Sabtu (13/1/2024).

Rapat koordinasi ini dilakukan untuk menyelaraskan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh UPT Kementerian  Perhubungan di Provinsi Gorontalo periode 2024-2025.  Juga bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan yang ada di UPT Kementerian Perhubungan  selaras dengan kebutuhan daerah.

Dalam pertemuan ini M Jamal Nganro meminta agar BPTD, unsur pelabuhan dan bandara agar meyampaikan program kegiatan ke pemerintah kabupaten kota secara resmi dan melihat bersama kebutuhan yang ada di lapangan. Serta meminta agar Balai Jalan dan Balai sungai untuk mensinkronisasikan program kerjanya dengan program kerja BPTD.

“Untuk program kegiatan 2025 diminta kepada para kepala dinas perhubungan kabupten/kota mengusulkan melalui dinas perhubungan provinsi untuk selanjtnya dibahas bersama UPT kementerian perhubungan di daerah,” ujar M Jamal Nganro.

Kementerian Perhubungan di akhir Januari akan melaksanakan pembahasan pada kepresidenan sehingga dari daerah memastikan pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan UPT Kementerian Perhubungan yang ada di daerah sudah membahas kebutuhan daeran yang diusulkan pada Kementerian Perhubungan.

Pada pertemuan ini ada usulan dari dinas perhubungan kabupaten dan kota kepada BPTD untuk menganalisa dan melihat data dukung yang ada pada kabupaten/kota. (mcgorontaloprov/rini)