Wabup Belu Buka Forum Rakor Teknis dan Pemantauan Evaluasi Stunting 2023

Belu, InfoPublik - Kegiatan Forum Rapat Koordinasi Teknis dan Pemantauan Evaluasi 2023 dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Belu, Aloysius Haleserens, di Aula Hotel Timor Atambua pada Selasa (19/12/2023).

Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan pemetaan permasalahan dan perbaikan pengorganisasian serta percepatan penurunan stunting baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa yang dilatarbelakangi terus menurunnya angka stunting di Provinsi NTT pada beberapa tahun terakhir meskipun bersifat fluktuatif naik turun pada tiga tahun terakhir.

Wakil Bupati Belu, Aloysius Haleserens mengatakan, dari hasil evaluasi ternyata masih banyak kekurangan dalam penanganan stunting di Kabupaten Belu yang harus diperbaiki ke depannya.

Selain itu dirinya menekankan pentingnya kolaborasi dari seluruh stakeholder dalam menangani stunting ditambah dengan data yang valid maka dapat melakukan intervensi oada sasaran yang tepat pula.

"Yang menjadi kelemahan kita yang pertama soal makanan tambahan, yang kita berikan itu 90 hari, setelah 90 hari keluarga - keluarga kita akan kembali mengonsumsi makanan seperti sedia kala. Artinya memang kita ada kenaikan, ada dongkrak kenaikan anak-anak yang tingkat prevalensi stuntingnya itu memang menurun tetapi tidak terlalu signifikan," ujarnya.

Kedua ada berbagai mekanisme operasional yang belum berjalan efektif dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan desa sampai ke tingkat keluarga, yang ketiga partisipasi pendampingan dari keluarga - keluarga yang anak - anaknya stunting juga masih rendah.

"Mereka kadang-kadang membiarkan anaknya makan sendiri, bapak mama sudah pergi ke luar ditinggal sendiri dengan neneknya, neneknya kurang berikan perhatian anak - anaknya, ini juga muncul jadi kita lakukan koordinasi, komunikasi, informasi, dan kolaborasi seluruh stakeholder yang ada menjadi potensi untuk kita melakukan optimalisasi peran kita dalam menekan angka stunting," jelas Wabup Belu.

Sementara itu menurut Program Manager Bidang Data Monitoring dan Evaluasi Satgas PPS Provinsi NTT, Wahyu Adiningtyas mengatakan, capaian tidak semata - mata mengenai angka stunting naik atau turun tetapi ada indikator yang menjadi tanggung jawab dari setiap dinas. Hal ini yang akan coba digali untuk mengetahui kenapa angkanya seperti ini.

Dirinya menambahkan untuk Kabupaten Belu sendiri, penganggarannya sudah cukup bagus jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Provinsi NTT. Namun juga terdapat kekurangan seperti adanya perilaku dan budaya yang lebih mengutamakan kepala keluarga dibandingkan istri dalam hal pembagian jatah makanan di dalam keluarga. Hal ini menyebabkan seorang istri yang meskipun dalam kondisi hamil tetap mendapat bagian makanan yang lebih sedikit, sehingga berpengaruh pada kesehatan bayi yang dilahirkannya kelak, sehingga lemah dalam pencegahan stunting.

Disebutkan, sesuai data yang ada saat ini jumlah anak stunting di Kabupaten Belu sebanyak 1.984 anak atau 11,1%.

Hadir dalam rapat koordinasi teknis tersebut, yang menjadi peserta adalah 40 orang yang berasal dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan mitra kerja lainnya, serta turut hadir juga pejabat dari Bapelitbangda Provinsi NTT, Marianus Rasmalah Janu.