BPS - Pemkab Mabar Bahas Data Kemiskinan dan Sosial

Labuan Bajo, InfoPublik -  Badan Pusat Statistik (BPS) mengandeng Pemerintah Daerah membahas terkait data kemiskinan dan Indikator Sosial tahun 2023 di Kabupaten Manggarai Barat.

Rapat pembahasan tersebut Focus Group Discusion (FGD) di Hotel Zasgo Mart Labuan Bajo, Selasa (12/12/2023).

Kepala BPS Kabupaten Manggarai Barat Ade Sandi Parwoto menjelaskan tujuan Kegiatan FGD Data Kemiskinan dan Indikator Sosial tahun 2023 ini, Pertama, Mengenalkan dan meningkatkan pemahaman terkait data kemiskinan dan indikator social yang dihasilkan BPS serta bagaimana implementasinya dalam program pembangunan,

Kedua, Sarana diskusi yang diperlukan demi menampung berbagai pandangan serta pendapat dari berbagai pihak yang pada akhirnya bisa menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, kebijakan, serta regulasi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan social lainnya yang ada di kab. Manggarai Barat.

Peserta kegiatan FGD Data Kemiskinan dan Indikator Sosial tahun 2023 ini diikuti oleh 42 peserta, Dinas dan Instansi OPD Kabupayen Manggarai Barat, BPS Kab. Manggarai Barat,ujar Nonce Mariance Nenobais selaku ketua panitia FGD.

Ade Sandi menambahkan, untuk mencapai hasil yang maksimal, Badan Pusat Statistik Manggarai Barat sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak termasuk halnya dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

"Hal ini, agar BPS sebagai pembina data, mampu menyajikan data dengan baik,"katanya.

Sedangkan untuk internal BPS pihaknya juga berharap agar BPS selalu menyediakan data yang berkualitas, dan seyogyanya, mampu melayani dan merespon untuk permintaan data dengan baik pula,katanya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Fransiskus Sales Sodo saat membuka kegiatan FGD mengatakan, kegiatan FGD memiliki tujuan yang sangat penting, yakni untuk mendiskusikan dan meningkatkan pemahaman bersama mengenai data kemiskinan dan indikator sosial di Kabupaten Manggarai Barat.

"Sebagaimana kita ketahui, pemahaman yang akurat terkait dengan kemiskinan ekstrem dan indikator sosial merupakan langkah awal yang krusial dalam upaya kita untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di tengah masyarakat"ujar Sekda Hans Sodo.

Dikatakanya, berdasarkan data P3KE yang dikeluarkan Kemenko PMK, persentase kemiskinan ekstrem di Kabupaten Manggarai Barat mengalami kenaikan yang signifikan yaitu dari 6,986 di tahun 2021 menjadi 9,796 di tahun 2022.

Kenaikan ini harus menjadi perhatian utama, karena kemiskinan ekstrem membawa dampak serius pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan ekstrem tidak hanya mencerminkan ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup kondisi di mana individu atau keluarga harus bertahan dalam kondisi kehidupan yang sangat sulit.

Beberapa masalah yang dapat ditimbulkan dari kondisi kemiskinan ekstrem yaitu kesehatan dan gizi buruk, rendahnya angka partisipasi sekolah, dan kesenjangan sosial.

Dikatakan, Peningkatan dalam persentase kemiskinan ekstrem menimbulkan sejumlah masalah yang memerlukan perhatian serius.

Dampaknya tidak hanya dirasakan pada tingkat individu atau keluarga, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi daerah. Untuk itu dibutuhkan penanganan yang serius dalam mengatasi masalah ini

Ketersediaan data yang valid menjadi titik sentral dalam upaya merumuskan langkah-langkah strategis guna mengatasi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat.

"Untuk itu perlu memahami penyebab dari peningkatan kemiskinan ekstrem, baik yang bersifat struktural maupun yang bersifat situasional."ujarnya.

Data terkait kondisi riil ekonomi masyarakat juga menjadi kunci untuk merancang program-program yang dapat memberdayakan masyarakat secara ekonomi. Perlu memahami struktur ekonomi lokal, potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan, dan peluang-peluang pengembangan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Selain itu, lebih fokus pada kelompokkelompok yang rentan dan memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan bantuan.

Data BPS menjadi landasan utama dalam menyusun kebijakan dan program-program pembangunan di daerah. Tidak bisa mengabaikan fakta bahwa setiap angka dalam statistik mencerminkan nasib, harapan, dan kesejahteraan masyarakat kita.

Oleh karena itu, kita perlu memahami dengan seksama data ini agar langkah-langkah kebijakan yang kita ambil benar-benar berpihak kepada yang membutuhkan.

Melalui FGD untuk bersama-sama penyebab-penyebab kemiskinan, tantangan yang dihadapi, dan potensi solusi yang dapat diimplementasikan. Data BPS yang akan disajikan dapat menjadi landasan dalam mengidentifikasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Manggarai Barat.

Sekda Hans mengharapkan, pengentasan kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen adalah tugas berat, namun dengan kerjasama semua pihak, kita dapat meraih tujuan.

Usai pembukaan, Kepala BPS Ade Sandi Parwoto menyajikan berbagai data sektoral yang ada di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2023 bagi peserta FGD.(Frumen/Gonza)