: Pj. Sekda Bener Meriah Khairmansyah, S.IP.,M.Sc, Kapolres Bener Meriah, Dandim 0119 Bener Meriah mengikuti rapat koordinasi NPHD dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara virtual Selasa (05-12/2023).
Oleh MC PROV ACEH, Kamis, 7 Desember 2023 | 22:29 WIB - Redaktur: Yudi Rahmat - 14
Redelong, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Bener Meriah mengikuti rapat koordinasi terkait pendanaan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara virtual Selasa (05-12/2023).
Adapun rapat tersebut dihadiri oleh Pj. Sekda Bener Meriah Khairmansyah, Kapolres Bener Meriah, Dandim 0119 Bener Meriah, dan Plt. Asisten Administrasi Umum Setdakab Bener Meriah Samusi Purnawira Dade.
Selain diikuti oleh Pemkab Bener Meriah, rakor ini juga dihadiri oleh Gubernur, Bupati/Walikota, Pangdam dan Dandim, Kapolda/Kapolres, Ketua KPUD Provinsi/Kabupaten/Kota serta Ketua Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota.
Dalam arahannya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian mendorong seluruh pemerintah daerah yang belum menandatangani NPHD untuk mempercepat proses penandatanganan. Adapun tujuan utamanya katanya, Guna memastikan kebutuhan anggaran untuk Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 dapat terpenuhi dengan optimal di setiap daerah.
Tito juga menegaskan pentingnya penandatanganan NPHD ini sebagai langkah strategis untuk memastikan kesiapan anggaran Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Dalam konteks ini, ia juga mengimbau kepala daerah agar melakukan evaluasi dan rasionalisasi terhadap jumlah biaya yang diajukan oleh penyelenggara dan pihak keamanan.
Langkah ini dianggap esensial untuk memastikan bahwa kebutuhan anggaran yang diajukan dapat sesuai dengan kemampuan pemda.
Semntara itu, Pj sekda Bener Meriah Khairmansyah menyampaikan, rapat itu juga menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk mengukuhkan komitmen dan sinergi dalam menjalankan proses demokrasi Pemilu dan Pilkada 2024.
Ia juga berharap penandatanganan NPHD ini dapat dilaksanakan secepatnya demi kelancaran pelaksanaan kegiatan demokrasi di daerah ini.(MC/01)