:
Oleh MC PROV SUMATERA SELATAN, Kamis, 7 Desember 2023 | 10:14 WIB - Redaktur: Kusnadi - 97
Palembang, InfoPublik - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Selatan, S.A Supriono mengatakan pentingnya peningkatan kualitas SDM saat ini dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dari segi kesehatan, kesejahteraan dan lapangan pekerjaan untuk memanfaatkan bonus demografi yang dimiliki.
Hal tersebut disampaikan pada saat menerima Ketua Tim Komisi IX DPR RI Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, dan Anggota Komisi IX DPR RI dalam rangka Kunker Reses Masa Persidangan II Tahun 2023-2024, bertempat di Auditorium Graha Bina Praja Prov. Sumsel, Selasa (6/12/2023).
Salah satu cara dengan menjaga indikator-indikator penting, mulai dari jumlah kematian ibu, kematian bayi dan prevalensi stunting di Prov. Sumsel untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk bonus demografi yang dimiliki.
Jumlah kematian ibu pada Tahun 2022 mengalami penurunan di Tahun 2021 sebanyak 131 menjadi 97 Kematian, untuk kematian bayi juga mengalami penurunan dari 502 menjadi 497 bayi di Tahun 2022, Sedangkan Untuk prevalensi stunting, di tahun 2021 sebesar 24,8% pada Tahun 2022 turun menjadi 18,6%.
Ia mengatakan, sesuai Perpres No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Pemprov. Sumsel telah melakukan upaya dengan melauching Universal Health Coverage (UHC) dengan Program Sumsel Berkat “BEROBAT PAKAI KTP” yang bertujuan untuk membantu masyarakat Sumsel yang belum memiliki Jaminan Kesehatan, dan telah mencakup kepesertaan JKN sebesar 95,90% di Sumsel.
Sedangan mengenai Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, jelasnya, Pemerintah terus berusaha meningkatkan perlindungan yang optimal untuk pekerja. "Diharapkan dengan ini para pekerja dapat melaksanakan aktivitas bekerja dengan nyaman dan tenang, sehingga akan berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan," tambahnya.
.
"Untuk bonus demokrasi, kita membutuhkan lapangan pekerjaan yang luas, lokasi dan sinergitas, yang menjadi permasalahannya adalah menuju pasar kerja yang formal dan bersertifikat, karena itu kami minta BLK dapat dikelola dan mendapatkan perbaikan olah pemerintah pusat, sehingga pada tahun 2045 dalam menyambut bonus demografi dapat ditanggulangin sebaik mungkin," tutupnya.
"Diharapkan dengan Kunker Komisi IX DRPR RI ini, dapat menyerap aspirasi masyarakat serta memberikan masukan terkait situasi dan kondisi perkembangan Kesehatan dan ketenagakerjaan di Provinsi Sumatra Selatan," tutupnya.
Di kesempatan yang sama Ketua Tim sekaligus Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Hj. Kurniasih Mufidayati, berharap, Komisi IX DPR RI dapat terus bekerjasama dengan Pemprov Sumsel.
"Dengan kerja sama yang terjalin dan menyelesaikan permasalah yang ada dapat terus meningkatkan angka pekerja dan menurunkan angka pengangguran serta bertindak konsisten dalam melakukan ketahan kesehatan di setiap Provinsi di Indonesia," ujarnya.
Ia juga mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi secara langsung dan akurat dari pemerintah Provinsi Sumsel sehingga dapat mengetahui proses yang berjalan dan kendala yang dialami sehingga kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat ditingkatkan.
Pada kesempatan ini diberikan bantuan JKK,JHT, JP dan beasiswa 1 orang anak kepada Miyadi dari RS Islam Siti Khodijah sebesar Rp146.593.000, Evan Narapalaya dari Rajawali Patriot Sejati Office sebesar Rp141.612.350, dan M. Hatta dari Golden Oilindo Nusantara sebesar Rp371.286.030.
Turut hadir Para Kepala OPD Prov. Sumsel. (Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel)
