Soal Korupsi, Inspektorat Bulukumba Kumpulkan Kepala OPD hingga Kades

Bulukumba,InfoPublik - Inspektorat Daerah Bulukumba menggelar Sosialisasi Anti Korupsi di Ballroom Hotel Same Resort, Tanjung Bira, Rabu, (29/11/2023). Sosialisasi ini, dihadiri seratusan peserta.

"Peserta 100 orang terdiri dari Kepala OPD, pimpinan dan anggota DPRD Bulukumba, pelaku usaha (HIPMI) Bulukumba, serta beberapa Kepala Desa lingkup Pemkab Bulukumba," kata Kepala Inspektorat Daerah Bulukumba, M Taufik dalam laporannya.

Lebih lanjut, Taufik menguraikan tujuan sosialisasi itu untuk meningkatkan pemahaman peserta sosialisasi dalam menciptakan budaya antikorupsi.

"Kedua, bertujuan meningkatkan pemahaman peserta sosialisasi dalam penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi," jelasnya.

"Ketiga, meningkatkan pemahaman peserta sosialisasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi melalui pengendalian gratifikasi,"imbuh Taufik.

Sosialisasi anti korupsi ini, dibuka oleh Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf sekaligus memberikan ceramah umum. Narasumber sosialisasi yaitu Kajari Bulukumba Cahyadi Sabri, Kapolres Bulukumba diwakili Kasat Reskrim AKP Abustam dan penyuluh anti korupsi KPK Budiman.

Bupati yang akrab disapa Andi Utta mengingatkan peserta sosialisasi untuk betul-betul mencegah terjadinya korupsi.

"Mari sama-sama cegah korupsi. Korupsi biasanya muncul jika ada peluang, maka di situlah tantangannya, tidak jelas mana "setan" mana "jin","jelasnya.

Ia mengatakan bahwa korupsi Indonesia berdampak pada turunnya investasi. Di mana saat ini, investasi Asia tenggara lebih banyak mengarah ke Vietnam dan Myanmar.

Menurutnya tanpa investasi, ekonomi akan terseok-seok. Termasuk Bulukumba, yang harus dipikirkan bersama.

"Tanpa kita sama-sama, Bulukumba tak akan maju, meski dengan program berkualitas sekalipun. Kita "sesak nafas" kalau kurang investasi," kata Muchtar Ali Yusuf.

Bupati berlatar pengusaha ini, menyinggung pentingnya membuat program dengan by-kajian. Dengan demikian, dibutuhkan Litbang sebagai instrumen dalam memberikan referensi.

"Jika ada hasil riset Litbang apa-apa yang harus kita kerjakan, maka uang kita akan tepat sasaran," jelasnya.

Sementara, Sekretaris Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Bulukumba Arsul Sani mengapresiasi sosialisasi tersebut. Apalagi katanya, desa mengelola anggaran yang cukup besar.

"Memang sangat penting adanya sosialisasi anti korupsi. Dana di desa kan lumayan besar. Jadi sangat rawan," kata Kepala Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe, tiga periode tersebut.(Mc.Bulukumba/eyv)