Wali Kota Siantar Teken Perjanjian Hibah pada Rakor Kesiapan Pemilu 2024

Pematangsiantar, InfoPublik - Wali Kota Siantar Teken Perjanjian Hibah pada Rakor Kesiapan Pemilu 2024. Naskah perjanjian hibah daerah ditanda tangani Wali Kota Pematangsiantar, Susanti Dewayani.

Hal tersebut dilaksanakan setelah membuka rapat koordinasi dalam rangka kesiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar. Senin (6/11/2023).

Susanti Dewayani mengatakan, dana yang dihibahkan kepada penyelenggara pemilihan umum 2024 antara lain KPU sebesar Rp25,2 M, Bawaslu sebesar Rp 6M, dan Polres Pematang Siantar sebesar Rp7,2 M," ungkapnya.

Penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan penyelenggara Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai amanat Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024.

Sesuai SE Mendagri pada huruf c poin kedua disebutkan, pencairan belanja hibah kegiatan pemilihan dilakukan dua tahap yaitu tahap pertama Tahun Anggaran (TA) 2023 sebesar 40 persen dari nilai NPHD, dan tahap kedua TA 2024 sebesar 60 persen dari nilai NPHD.

Kegiatan ini, lanjutnya, terselenggara sebagai sarana silaturahmi dan sekaligus membuka wacana, gagasan, dan penilaian-penilaian baru tentang bagaimana memicu pembangunan ke arah yang lebih baik untuk mencapai Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas dengan semangat Sapangambei Manoktok Hitei, yang berarti bekerja sama untuk mencapai tujuan mulia.

Menurut wali kota, saat ini harus dapat menciptakan stabilitas kamtibmas yang lebih baik lagi agar masyarakat dapat merasa nyaman, terlebih menjelang pemilihan umum yang akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024, perlu lebih intens menyikapinya.

"Saya sangat mengharapkan pihak-pihak penyelenggara dapat mewujudkan tahapan-tahapan dengan baik dan benar. TNI dan kepolisian juga siaga mengantisipasi masalah dan mengawal suksesnya Pemilu. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, TNI/Polri, KPU, Bawaslu, begitu juga pemangku kepentingan serta masyarakat menjadi modal utama terciptanya stabilitas kamtibmas," sebut wali kota.

Peserta rapat antara lain, unsur pimpinan kota Pematang Siantar, KPU dan Bawaslu, para asisten, para Staf Ahli, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS), pimpinan OPD, FKUB, FKDM, pihak PTPN III, Badan Pertanahan Nasional (BPN), camat, kapolsek, serta Danramil se-Kota Pematang Siantar. (Low).