:
Oleh MC KAB PEMALANG, Kamis, 19 Oktober 2023 | 18:19 WIB - Redaktur: Tobari - 52
Pemalang, InfoPublik - Pemkab Pemalang pada tahun anggaran 2024 konsisten pada upaya percepatan layanan penyediaan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Pemalang Mansur Hidayat saat rapat paripurna dengan agenda jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi fraksi DPRD terhadap Reperda APBD 2024, Rabu (18/10/2024).
Ia mengatakan rencana penanganan infrastruktur tersebut didasarkan pada data capaian kondisi jalan hingga bulan September 2023.
Data tersebut meliputi jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Pemalang sepanjang 446,46 km atau sebesar 58,31 %, jalan dalam kondisi sedang sepanjang 80,94 km atau sebesar 10,57%.
Sementara jalan kondisi rusak ringan sepanjang 82,91 km atau sebesar 10,83 % sedangkan jalan dalam kondisi rusak berat sepanjang 155,42 km atau sebesar 20,30%.
Mendasari data tersebut maka Pemkab Pemalang mengupayakan percepatan penanganan infrastruktur jalan dengan rancangan APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp39,695,155,000.
"Rancangan anggaran penanganan jalan yang bersumber dari APBD mumi di tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp39,695,155,000," jelas Mansur Hidayat di hadapan pimpinan dan anggota dewan setempat.
Menurut Mansur alokasi anggaran untuk penanganan infrastruktur jalan tersebut dapat meningkat apabila nantinya mendapatkan alokasi DAK fisik bilang jalan dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Dalam rapat paripurna dewan tersebut Bupati Mansur juga menjelaskan sejumlah pertanyaan yang disampaikan fraksi fraksi pada rapat sebelumnya.
"Paling tidak saya mencatat sebanyak 80 item pertanyaan maupun saran/masukan yang disampaikan oleh seluruh fraksi sebagai upaya pencermatan terhadap berbagai ragam permasalahan yang berkembang dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan isu -isu pelayanan publik," ucap Mansur.
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur dasar berupa pembangunan dan pemeliharaan jalan, pendidikan, kemiskinan, penataan sumber daya manusia aparatur, prioritas pembangunan daerah, serta upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi perhatian fraksi-fraksi dalam pandangan umumnya. ((Pemalang/toeb)
