Pengadaan Dua Unit Damkar oleh Pemkab Sorong, Jadi Salah Satu Usulan Prioritas dari Fraksi PDIP

Aimas, InfoPublik - Pendapat akhir PDIP dengan juru bicara Nurtina Lasaka merekomendasikan ke pihak eksekutif. Dalam hal ini kepada Pemkab Sorong untuk ‘prioritaskan’ pengadaan dua unit mobil Damkar (pemadam kebakaran).

Mengingat setiap kejadian kebakaran, seperti yang terjadi di Aimas belum lama ini, warga setempat bingung untuk memperoleh bantuan mobil Damkar untuk memadamkan kobaran api pada peristiwa kebakaran terjadi.

Saat itu, sambung Nurtina,  beruntung ada mobil water canon dari Polres Sorong beserta personelnya datang untuk membantu, saat paristiwa kebakaran itu terjadi.

Demikian sebut Nurtina  dalam penyampaian pendapat atau pandang akhir fraksi, saat penutupan rapat paripurna III DPRD Kabupaten Sorong masa sidang 2023 dalam rangka pembahasan dan persetujuan dewan tentang Raperda APBD Perubahan, berlangsung di Aimas, Senin (25/9/2023).

“Bukan hanya Fraksi PDIP saja yang menyoroti masalah pengadaan mobil Damkar. Tapi dari Fraksi Gerindra juga menyoroti hal yang sama, dengan juru bicaranya Lewi Sialubun,” saat menyampaikan pandangan akhir fraksinya.

 Rekomendasi Lainnya :

Beberapa hal lain yang menjadi catatan atau rekomendasi kepada eksekutif di antaranya.

Pertama, dana pendidikan untuk dialokasikan sebesar 30%.

Kedua, bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang ada di ring satu Migas sebesar 20%.

Ketiga, pembagian dana bagi hasil Migas (minyak dan gas bumi)  kepada masyarakat adat di ring satu sebesar 30%.

Keempat, pemberdayaan ekonomi, infrastruktur dan pemberdayaan terhadap pengusaha orang asli Papua dari dana bagi hasil Migas.

Kelima, pemasangan lampu jalan dari jalur B menuju Jalan Karantina Kelurahan Malawili, Distrik Aimas sampai saat ini tidak menyala. Hal ini tentu patut disayangkan, sebutnya.

Keenam, perbaikan lampu jalan sepanjang jalan container dari arah gedung DPRD belok kanan biasanya pada malam hari sering menimbulkan kecelakaan.

Ketujuh, bantuan hortikultura bagi petani melalui dinas terkait.

Selain itu, evaluasi terhadap RSUD JP Wanane mengenai pelayanan yang belum masksimal, harapnya (MC Kab. Sorong/rim/toeb)