:
Oleh Kabupaten Morowali Utara, Kamis, 24 Agustus 2023 | 08:14 WIB - Redaktur: Kusnadi - 58
Morowali Utara, InfoPublik - Dalam rangka mendukung pengembangan Kabupaten Morowali Utara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan kegiatan Bantuan Teknis Penyusunan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kecamatan Mori Utara
Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara IMusda Guntur, bertempat di Aula Hotel Bougenville Kolonodale pada Rabu (23/08/2023).
FGD ini dilaksanakan secara Hybrid yaitu tatap muka langsung dan Teleconfrence secara daring, diikuti oleh sejumlah kepala OPD terkait penyusunan RDTR dan KLHS, pimpinan Perusahaan yang ada di Morut, Camat, para Kepala Desa, para anggota BPD yang ada pada Kecamatan Mori Utara.
Dalam sambutannya, Sekda Morut mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh pihak baik pihak ATR/BPN yang telah membantu Pemerintah Daerah sehingga kegiatan FGD ini dapat terlaksana.
FGD ini merupakan tahapan awal dalam penyusunan RDTR di Kecamatan Mori Utara, di mana diperlukan penyepakatan Delineasi Wilayah Perencanaan (WP) dan penjaringan isu pembangunan berkelanjutan.
"Kami berharap kepada seluruh peserta agar dapat memberikan masukan untuk kelengkapan penyusunan RDTR Kecamatan Mori Utara termasuk dalam menyampaikan kajian isu strategis KLHS dalam rangka pembangunan berkelanjutan," ujarnya.
Sementara itu, Reny Windyawati ST, M.Mc selaku Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II Dirjen Tata Ruang yang hadir secara Daring melalui Teleconfrence mengatakan bahwa penyusunan RDTR sangat erat hubungannya dengan pemberian izin usaha terhadap perusahaan-perusahaan yang akan berinvestasi di Kecamatan Mori Utara.
Beliau juga mengatakan bahwa pemanfaatan ruang untuk iklim usaha sangat erat hubungannya dengan dampak kepada lingkungan. Oleh karena itu penyusunanya perlu dikaji secara baik.
"Kami berharap setelah RDTR ini telah tuntas maka tidak ada lagi masalah yang timbul terkait pertanahan. Kami juga berharap apa yang diatur dalam RTRW Kabupaten Morowali Utara dapat menjadi acuan dalam penyusunan RDTR di Kecamatan Mori Atas," ucapnya mengakhiri teleconfrence.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan Materi dari Tim penyusun RDTR dari ATR/BPN Pusat dan dilanjutkan dengan sesi diskusi.
Dalam sesi Diskusi, Syarifuddin selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Morut mengusulkan agar penyusunan RDTR Kecamatan Mori Utara agar dapat disinkronkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten untuk selanjutnya menyesuaikan dengan RTRW Provinsi. Terkait KLHS beliau meminta agar nantinya dijelaskan secara detail kepada masyarakat.
Sedangkan Kadis Perikanan Yunber Bamba S.Pi mengusulkan agar isu besar terkait sektor pangan seperti pertanian, perkebunan dan perikanan, kebutuhan energi, dan lingkungan agar dapat dipetakan secara khusus terhadap desa-desa yang ada di Kecamatan Mori Utara. Pemetaan ini penting karena terkoneksi langsung dengan Petumbuhan Ekonomi Nasional.
Sementara Isnayawati Siman, selaku Camat Mori Utara meminta agar pengelolaan sampah di Kecamatan Mori Utara dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Selain itu, beliau meminta agar adanya pembangunan akses jalan menuju tempat wisata khususnya di Desa Era.
Untuk wilayah Desa Mayumba yang menjadi Ibukota Kecamatan Mori Utara, beliau meminta agar mendapatkan perhatian khusus dalam hal pembangunan fasilitas umum yang belum ada disana.
Setelah melalui diskusi panjang disepakati berbagai poin di antaranya yakni Desa Mayumba ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kecamatan dan Desa Lembontonara sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Kecamatan Mori Utara.
Hasil penjaringan isu pembangunan berkelanjutan terdiri dari 3 (tiga) aspek yakni Aspek Lingkungan yang meliputi alih fungsi lahan, rendahnya akses air bersih, infratruktur dan pengolahan sampah yang belum memadai serta sistem drainase yang belum memadai.
Untuk aspek ekonomi meliputi pengembangan sektor wisata yang belum maksimal, infrastruktur teknologi internet belum merata pengelolaan perikanan serta belum optimalnya pengembangan industri. Dan untuk aspek sosial meliputi sebaran penduduk yang belum merata, tingkat pendidikan yang masih rendah serta masih rendahnya keterampilan dan keahlian rata-rata masyarakat.
Nampak Hadir mendampingi Sekda yakni Asistem I Victor A. Tamehi, Kadis PUPR Morut yang diwakili oleh Kabid Tata Ruang Lohmeyer Prasasti Bawu, serta Koordinator Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Ekonomi Wilayah II Kurniawan Hartanto. (RD/AW/Ian)
