Deli Serdang, Infopublik - Wakil Bupati (Wabup) Deli Serdang, HM Ali Yusuf Siregar menghadiri Rapat Paripurna DPRD Deli Serdang Dalam rangka Mendengarkan Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 beserta Nota Keuangannya, Rabu (16/8/2023).
Dalam pidatonya, Presiden Republik Indonesia, Ir H Joko Widodo menyampaikan dalam tiga tahun terakhir, dunia dihadapkan pada guncangan hebat pandemi Covid-19, yang menelan korban 6,9 juta manusia. Krisis pandemi menggerus perekonomian global sekitar 2 triliun Dolar AS.
Ini memaksa seluruh negara menggunakan instrumen kebijakan fiskal, moneter dan keuangan secara luar biasa. Tidak semua negara berhasil mengatasi krisis ini. Data International Monetary Fund (IMF) per Juni 2023 menunjukkan ada 36 negara dalam tekanan ekonomi akibat beban utang yang meningkat.
Indonesia merupakan satu dari sedikit negara dengan pemulihan ekonomi yang cepat, konsisten dan inklusif. Pertumbuhan ekonomi selama tujuh kuartal terakhir, sejak akhir 2021, secara konsisten berada di atas 5,0 persen. Tingkat pengangguran berhasil diturunkan dari 6,26 persen pada Februari 2021 menjadi 5,45 persen pada Februari 2023.
Sementara tingkat kemiskinan juga terus menurun menjadi 9,36 persen pada Maret 2023, dari puncaknya di masa pandemi 10,19 persen pada September 2021. Begitu juga dengan kemiskinan ekstrem yang turun dari 2,04 persen pada Maret 2022 menjadi 1,12 persen pada Maret 2023.
"Alhamdulillah, Indonesia telah berhasil mengatasi tantangan besar akibat pandemi tersebut dengan hasil yang baik. Bahkan, Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menangani krisis kesehatan dengan cepat dan baik," ungkap Presiden.
Pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat telah membawa Indonesia naik kelas, masuk kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas (Upper-Middle Income Countries) di tahun 2022. Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut. Semester I tahun 2023, ekonomi nasional tumbuh 5,1 persen. Inflasi Indonesia juga semakin terkendali dan mencapai 3,1 persen sampai Juli 2023.
Kebijakan fiskal Indonesia termasuk salah satu yang efektif dalam menangani pandemi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Defisit fiskal Indonesia sudah kembali di bawah 3 persen Pendapatan Domestik Brutto (PDB), satu tahun lebih cepat dari rencana awal. Di sebagian besar negara, defisit fiskal masih sangat lebar, seperti India yang mencapai 9,6 persen PDB pertahun 2022, Jepang 7,8 persen, Tiongkok 7,5 persen, Amerika Serikat 5,5 persen, dan Malaysia 5,3 persen.
Rasio utang Indonesia juga salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan Asean, bahkan sudah menurun dari 40,7 persen PDB tahun 2021 menjadi 37,8 persen di Juli 2023. Sebagai perbandingan, rasio utang Malaysia saat ini di tingkat 66,3 persen PDB, Tiongkok 77,1 persen, dan India 83,1 persen.
"Kita menyaksikan perubahan lanskap global yang sangat cepat, khususnya karena pergeseran geopolitik. Pergeseran geopolitik ini telah menciptakan pola kerjasama internasional yang terkotak-kotak. Muncul fenomena untuk menarik rantai suplai manufaktur ke negeri sendiri atau memindahkan ke negara yang dianggap kawan. Fragmentasi global tersebut telah menghambat aliran perdagangan dan investasi dunia, serta melemahkan perekonomian dunia," terang Presiden.
Fragmentasi global menciptakan disrupsi rantai pasok yang meningkatkan risiko krisis pangan, energi serta keuangan dunia. Selain itu, tensi geoekonomi dunia yang memanas juga mendorong tren embargo serta hambatan perdagangan atas beberapa komoditas vital, seperti semikonduktor, mineral, dan bahkan pembatasan arus modal.
Konstelasi global harus disikapi dengan strategi kebijakan yang jitu dan antisipatif, bukan yang biasa-biasa saja. Kebijakan ekonomi dan fiskal harus mampu mentransformasi ekonomi untuk menghadapi tantangan hari ini dan ke depan. Ketahanan pangan dan energi serta transformasi manufaktur menjadi sangat penting. Di sisi lain, industri pertahanan harus dibangun secara kompetitif untuk menjawab kebutuhan pertahanan dan keamanan Indonesia.
Dunia juga juga dihadapkan pada potensi krisis akibat perubahan iklim. Dampak fenomena ini memiliki ancaman serius pada kehidupan dan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Transformasi struktur ekonomi dalam mengembangkan sektor yang berkelanjutan dan ramah lingkungan menjadi krusial. Transisi ke penggunaan energi hijau perlu dilaksanakan secara progresif, namun tetap adil dan terjangkau. Potensi nilai ekonomi hayati Indonesia harus dimanfaatkan sebagai faktor penting dalam mengembangkan dan meningkatkan investasi ekonomi hijau di dalam negeri.
Selain itu, cepat atau lambat, perkembangan digitalisasi dan artificial intelegent juga akan semakin penting dan mendominasi kehidupan perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Adopsi teknologi dalam perekonomian dapat memberikan manfaat yang signifikan apabila dihadapi dengan strategi yang tepat. Pembangunan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur fisik dan non fisik terkait teknologi informasi terus ditingkatkan.
Kesempatan Indonesia untuk bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (Middle-Income Trap) tidak terbuka selamanya. Struktur penduduk muda akibat bonus demografi, harus dimanfaatkan secara maksimal. Transformasi ekonomi terus dilanjutkan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan pembukaan lapangan kerja yang layak secara masif. Partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global, khususnya pada sektor berteknologi tinggi dan ramah lingkungan, terus didorong.
Perbaikan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama transformasi ekonomi. Reformasi pendidikan, sistem kesehatan, serta penguatan sistem jaring pengaman sosial yang berkelanjutan terus diperkuat. Pembangunan kualitas sumber daya manusia yang sehat, produktif dan inovatif juga menjamin inklusivitas serta keadilan terus dilakukan untuk memastikan agar tidak ada penduduk Indonesia yang tertinggal. Maka, upaya menghapus kemiskinan ekstrem, stunting, dan pembangunan daerah terpencil harus berhasil.
"Oleh karena itu, seluruh tantangan global dan nasional harus kita jawab dengan tepat dan efektif. Peran APBN sangat penting dan strategis dalam mendukung, memfasilitasi serta menentukan arah kebijakan ekonomi, sosial dan daya saing pertahanan dan keamanan negara," tegas Presiden.
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id
