Forum Yasinan, Bupati KSB Tegaskan Tak Boleh Ada Warganya Tidak Bisa Makan dan Tak Bisa Sekolah

Sumbawa Barat, InfoPublik - Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengingatkan seluruh pejabat dan pegawai Pemda KSB setempat untuk peka terhadap persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Bupati tidak ingin di Sumbawa Barat ada laporan tentang warganya tidak bisa makan, tidak punya tempat tinggal layak dan tidak bisa sekolah.

’Tolong lebih peka. Jangan sampai selama pemerintahan saya, ada laporan warga tidak bisa makan, tidak bisa bersekolah, rumahnya bocor dan lain sebagainya. Kalau ini masih terjadi, tidak ada gunanya kita jadi pemerintah,’’ tegasnya saat memimpin langsung kegiatan Forum Layanan Setara Inklusif Andalan (Yasinan) Jum’at (7/7/2023).

Bupati mengingatkan, pejabat ada harus memiliki rasa tanggungjawab sesuai dengan semangat gotong royong yang dilaksanakan pemerintah selama ini.

‘’Kalau ini masih terjadi, berarti itu dosa kita semua,’’ tegasnya lagi. 

Kepekaan terhadap persoalan rakyat memang menjadi salah satu prioritas pemerintah, terutama diawal-awal kepemimpinan dirinya sebagai bupati. Pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat menjadi hal yang tak boleh ditawar. Itu kenapa, pemerintah kemudian membuat sebuah forum khusus yaitu Forum Pelayanan Setara Inklusif Andalan (Yasinan). Selain sebagai forum keagaman, Yasinan juga menjadi tempat komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah. 

‘’Di forum yasinan masyarakat diberikan kesempatan untuk mengadukan semua persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Jika ada masalah, saat itu juga harus dicarikan solusi,’’ tandasnya. 

Forum yasinan lahir tidak lepas dari Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) yang menjadi roh utama pembangunan di Sumbawa Barat. Sebagai motor penggerak utama PDGR, pemerintah kemudian membentuk Agen Gotong Royong (AGR) yang ditempatkan di 228 posyandu keluarga gotong royong.

Bupati mengaku, laporan yang disampaikan agen dari Peliuk Harapan Jaya, Desa Seminar Salit tentang uang PKH yang sampai saat ini belum diterima penerima. Seharusnya, persoalan seperti ini ditindaklanjuti SKPD terkait. Mereka seharusnya turun langsung untuk menyelesaikan masalah tersebut.

‘’Warga ini tentunya membutuhkan. Ini harus segera diselesaikan secepatnya,’’ tegasnya.   

Persoalan lain yang kemudian diterima bupati, di Dusun Salit, Desa Seminar Salit, ada warga yang sakit hampir tiga tahun, ia tidak bisa beraktifitas sementara ada tiga orang anak yang harus dibiayai pendidikannya dan ia pun masih menumpang di rumah orang tua yang sudah lanjut usia (lansia).

‘’Kalau ada orang tidak bisa makan, tidak bisa membiayai pendidikan anaknya karena lansia dan membutuhkan beasiswa, sampaikan secara terbuka kepada pemerintah. Nanti pemerintah yang cari solusinya. Ingat, tidak boleh itu terjadi di Sumbawa Barat,’’ tegasnya lagi.

Kalau tidak disampaikan atau dilaporkan ke pemerintah, dosa itu kata bupati menjadi dosa AGR, karena mereka dibentuk khusus untuk melihat dan mengetahui kondisi masyarakat secara langsung di lapangan kemudian melaporkan ke pemerintah.

‘’Kalau agen tidak melapor itu menjadi dosanya agen. Sekarang laporannya sudah masuk, kalau tidak ditindalanjuti ini menjadi dosa Kepala Dinas Sosial. Karena dia yang bertanggungjawab untuk masalah ini,’’ tutupnya (MC Sumbawa Barat)