Kadis Kominfotik Sumbar : Keamanan Informasi Menjadi Kebutuhan Setiap Instansi

Padang, InfoPublik - Keamanan Informasi adalah hal yang penting dan menjadi kebutuhan di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik mengingat peran teknologi yang semakin besar.

Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Siti Aisyah, saat memaparkan implementasi Implementasi pengamanan informasi pada Pertemuan Tahunan CSIRT yang digelar oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Jambuluwuk Malioboro, Yogyakarta, Rabu (21/6/2023).

Menurut Aisyah, semakin canggih sistem informasi yang digunakan di dalam sebuah pemerintahan, maka akan semakin canggih suatu risiko yang muncul. Oleh sebab itu diperlukan komitmen bersama merealisasikan tugas dan fungsi urusan persandian di daerah.

Aisyah menyebutkan faktor keamanaan informasi merupakan aspek terpenting mengingat kinerja tata kelola informasi akan terganggu jika objek tata kelola teknologi informasi mengalami masalah keamanan informasi yang menyangkut kerahasiaan, keuntungan dan ketersediaan.

"Oleh sebab itu kita di Provinsi Sumatera Barat telah menyediakan beberapa layanan keamanan informasi berdasarkan Perka BSSN nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian untuk pengamanan Informaai Pemda. Ada 14 jenis layanan keamanan informasi yang kami laksanakan di Sumbar," ungkap Siti Aisyah.

Beberapa diantara layanan keamanan informasi menurut Aisyah berupa pengelolaan SumbarProv-CSIRT, pengelolaan sertifikat elektronik dan kontra pengindraan. Layanan lainnya audit sistem keamanan sistem elektronik, asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan sistem elektronik.

"Diskominfotik Pemprov Sumbar juga memiliki layanan identifikasi kerentanan dan penilaian resiko terhadap sistem elektronik, perlindungan informasi dengan penyediaan perangkat dan jaring sandi. Termasuk juga kita terus melakukan literasi keamanan informasi di lingkup pemerintah daerah dan publik," ujar Aisyah.

Dalam pemaparannya, Siti Aisyah juga menyampaikan capaian Pemprov Sumbar yakni pembentukan Computer Security Insident Response Team (CSIRT) pada Kabupaten dan Kota, Pembentukan dan pelaksanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) Antar Perangkat Daerah pada Kabupaten dan Kota.

Selain itu juga Sosialisasi Persandian dan Keamanan Informasi untuk Kabupaten dan Kota Rapat Koordinasi tentang penyusunan kebijakan pengamanan informasi serta Pembinaan Pembentukan regulasi/peraturan kepala daerah Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Bersama Siti Aisyah, juga tampil melakukan pemaparan capaian bidang persandian dari Diskominfo Provinsi Bali dan Kominfo Kota Yogyakarta.

Pertemuan tahunan yang dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Sulistyo ini diselenhgarakan dalam rangka penguatan dan koordinasi antara BSSN dengan CSIRT pemerintah daerah seluruh Indonesia

"Dalam tiga tahun belakangan ini 57 persen serangan didominasi dari malware, trojan, dan kebocoran data. Kami berharap adis kominfo memberikan perhatian khusus soal ini. Bagaimana membangun kesiapsiagaan, dan kami dari BSSN siap mendampingi," kata Sulistyo.

Tindak lanjut dari pertemuan tersebut disepakati perlunya kolaborasi dan Sinergi antara BSSN dan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Kemudian mendorong peningkatan peran pembinaan pemerintah provinsi kepada pemerintah Kabupaten Kota serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan meningkatkan kematangan keamanan siber dan Sandi.(doa/Diskominfotik Sumbar)