BPKAD Halmahera Selatan Gandeng LPKP Gelar Bimtek Verifikasi Surat Perintah Pencairan Dana

Halsel, InfoPublik - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Selatan melalui Bidang Perbendaharaan bersama dengan Lembaga Pengembangan Kebijakan Pemerintah (LPKP) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) mekanisme verifikasi laporan pertanggung Jawaban dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Kegiatan yang berlangsung selama dua Hari itu berlangsung di Hotel Majang Ternate dengan menghadirkan dua pemateri dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Foni Sapto Nugroho dan Yudi Setiawan.

"Bimtek dilaksanakan selama 2 hari,  bertujuan untuk memberikan penguatan kompetensi SDM yang terfokus pada tahap verifikasi laporan pertanggung Jawaban dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Bimtek ini sebelumnya sudah pernah dilakukan. Tetapi kali ini tentunya dibutuhkan juga agar lebih memahami terhadap SPD sampai SP2D," jelas Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan, Muhammad Kamarullah saat dikonfirmasi via hendphone. Senin (22/5/2023)

Ia menuturkan, kehadiran para pemateri dari Tim BPKP dapat membantu kita dalam hal memberikan pemahaman tersebut. Olehnya itu, diharapkan para staf khususnya bidang pembendaharaan agar lebih serius.

"Ini adalah hal yang harus diseriusi. Yang mana mungkin sehari-hari ada hal yang merasa kurang ada yang dipahami. Untuk itu, ditempat ini diharapkan serius menerima materi dengan seksama," jelasnya. 

Sementara terkait dengan penggunaan inovasi yang lain kedepan nanti akan dibahas. Namun terpentingnya, adalah bagaimana SPJ yang menurut kita bisa, tetapi berbeda dengan orang lain dan bisa diselsaikan hari ini.

Ia berharap, para staf dapat manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena dalam proses panatausahaan pada sektor keuangan bisa berjalan dengan normal.

Petugas verifikasi lanjut dia, harus tahu dan bisa mencari soluasi, namun apabila menyangkut dengan tehnis maka semuanya harus benar-banar dipahami. 

"Jangan sampai ada yang pemahamannya minim memberikan informasi yang berbeda dengan taman-teman lain maka harus sama-sama disesaikan bukan mencari satu sektor saja. kemarin ada masukan dari pimpinan tertinggi kita bapak Bupati juga mengharapkan itu, Minimal pemahaman kita itu besar dan ada sehingga proses pelayanan itu berjalan dengan sukses dan tidak ada hambatan," pungkasnya.(AAS)