Pemerintah Kabupaten Sanggau Raih WTP ke 9 Kali Berturut

:


Oleh MC KAB SANGGAU, Rabu, 10 Mei 2023 | 11:07 WIB - Redaktur: Fajar Wahyu Hermawan - 111


Pontianak, InfoPublik – Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (BPK Kalbar) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 Salah satunya Pemerintah Kabupaten Sanggau secara berturut-turut kembali meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9.

Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Sanggau Paolus Hadi S.IP M.Si dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sanggau Acam SE yang diserahkan oleh Kepala BPK RI Provinsi Kalimantan Barat Wahyu Priyono bertempat di Kantor BPK RI Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, Selasa (09/05/2023).

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK Provinsi Kalimantan Barat bahwa penyusunan LKPD pada Pemerintah Kabupaten Ketapang, Sambas, Sanggau, Melawi dan Kota Singkawang telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai dan tidak dapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan sehingga BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Namun demikian BPK masih menemukan permasalahan administrasi yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Daerah di antaranya permasalahan yang berkaitan dengan pendapatan, permasalahan yang berkaitan dengan belanja, dan permasalahan pengelolaan aset.

Kepala BPK Provinsi Kalimantan Barat, Wahyu Priyono juga berharap agar Pemerintah Daerah segera melaksanakan kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dalam waktu 60 hari sesual dengan Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Semoga apa yang telah dicapai dapat bermanfaat bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah,” ujarnya. (Rizky Kurniyawan/E.A.Lusy)