Provinsi Maluku Utara Masuk pada Kategori Provinsi dengan Kapasitas Fiskal Lemah

Halmahera Selatan, InfoPublik -  Penyelenggaraan Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXVII kembali digelar secara nasional di seluruh provinsi dan kabupaten/kota dan secara terpusat digelar di Anjungan Pantai Losari, Kota Makassar, Provnsi Sulawesi Selatan pada Sabtu, 29 April 2023. 

Momentum Peringatan Hari Otonomi Daerah ini merefleksikan kembali makna dari tujuan otonomi daerah yang hakekatnya adalah pemberian sebagian besar kewenangan, khususnya kewenangan konkuren yang diberikan kepada daerah. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, sistem pemerintahan yang awalnya pada masa Orde Baru bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik, namun bukan merupakan desentralisasi penuh melainkan desentralisasi sebagian yaitu pembagian urusan pemerintahan yang absolut dan pemerintahan umum yang dipegang oleh pemerintah pusat. Sedangkan pada pemerintah daerah terdapat 32 Urusan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu 6 Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dan 8 Urusan Pilihan yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Menteri Dalam Negeri yang bertindak selaku Pembina Upacara Peringatan Hari Puncak Otonomi Daerah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kemandirian fiskal dengan kategori Kapasitas Fiskal Kuat dan Kapasitas Fiskal Sedang sebagai salah satu tujuan utama diberikannya otonomi daerah yang dirilis oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah. Namun sayangnya masih terdapat provinsi-provinsi dengan kategori Kapasitas Fiskal Lemah yang ditandai dengan Pendapatan Daerah bergantung dengan Pendapatan Transfer Pusat, yang antara lain meliputi Provinsi Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Kalimantan Utara, Aceh, Gorontalo, Maluku Utara dan Sulawesi Barat. Sehubungan itu, Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian mengajak agar semua daerah agar memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan fiskalnya sehingga mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.