Kota Subulussalam Menjadi Peringkat 9 Penduduk Miskin se-Aceh Tahun 2022

Subulussalam, InfoPublik - Kota Subulussalam menjadi peringkat 9 penduduk miskin se- Aceh Tahun 2022 sesuai rilis  BPS Kota Subulussalam, Kamis  (13/4/2023), dengan link https://subulussalamkota.bps.go.id/news/2023/04/13/21/2022-dan-kemiskinan-di-subulussalam.html  berjudul  2022 dan Kemiskinan di Kota Subulussalam.

Link tersebut telah diterima jurnalis via whatsapp, jumat (14/4/2023) disebutkannya  bahwa BPS telah memplubikasikan data dan informasi kemiskinan kabuptaen/kota di Indonesia tahun 2022.

Menurutnya masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Salah satu aspek penting dalam mengatasnya adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat.

BPS telah melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984 dan sejak tahun 2002 BPS telah menyajikan data dan informasi kemiskinan untuk tingkat kabupaten/kota, sebutnya. 

Untuk mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), pendekatannya adalah bahwa kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. “Bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, “ sebutnya.

Perlu diketahui bahwa sumber data yang digunakan untuk menghitung kemiskinan tingkat kabupeten/kota tahun 2022 adalah data Susenas Konsumsi Pengeluaran Maret 2022.

Disebutkan bahwa sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2019, persentase angka kemiskinan terus menunjukkan tren menurun hingga pada posisi 9,41 persen. persentase angka kemiskinan terus menunjukkan tren menurun hingga pada posisi 9,41 persen.

Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin Kota Subulussalam adalah sebesar 17,65 persen, naik jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 17,60 persen. Sedangkan pada tahun 2022 presentase penduduk miskin di Kota Subulussalam adalah 16,94 persen.

Artinya, presentase penduduk miskin di Kota Subulussalam mengalami penurunan sebesar 0,71 persen. Dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 14,06 ribu jiwa, Kota Subulussalam menempati urutan jumlah penduduk miskin terbanyak ke-9 kabupaten/kota se-Provinsi Aceh.

Diantara indikatornya, dalam bidang kesehatan Terdapat beberapa indikator kesehatan diantaranya Angka Tingkat Kesakitan, Angka Kematian Bayi (AKB), Gizi Buruk, dan Angka Harapan Hidup (AHH).

Dalam lima tahun terakhir, Angka Tingkat Kesakitan terendah terjadi pada tahun 2021 dengan angka sebesar 8,33 persen.

AKB tertinggi Kota Subulussalam pada tahun 2021 berada pada Kecamatan Penanggalan dengan nilai 17,18. Sedangkan jumlah kasus gizi buruk terbanyak terjadi pada Kecamatan Rundeng dengan 12 kasus.

AHH Kota Subulussalam pada tahun 2021 sebesar 64,07, terendah dibandingkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan diakibatkan dari efek pandemi.

Kondisi ini terjadi karena pada tahun tersebut terjadi perubahan pola perekonomian akibat PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Jam kerja serta upah yang semakin menurun mengakibatkan warga beralih ke sektor pertanian.

Adanya program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Subulussalam seperti penyaluran zakat, infaq dan shadaqah, program bantuan sosial kepada warga miskin, anak terlantar, lansia serta penyandang disabilitas.

Program tersebut diharapkan dapat menjadi pelengkap dari program pengentasan kemiskinan pemerintah pusat yang telah dilaksanakan seperti PKH, KKS, Kartu Prakerja, dll. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Subulusalam.

Menanggapi hal tersebut Kepala Bidang Informasi Publik Diskominfo Kota Subulussalam  Zainal Abidin, SH mencoba menelusuri data dan informasi publik bisa dilihatnya di link https://www.bps.go.id/indicator/23/621/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html

Menurutnya program-program Pemko Subulussalam dalam menurunkan angka kemiskinan di Kota Subulussalam agar terus ditingkatkan di tahun 2023 terutama untuk mendongkrak daya beli masyarakat Kota Subulussalam sehingga tren angka kemiskinan terus menurun.

Kalau untuk PNS Kota  Subulussalam adanya program Tambahan Penghasilan Pegawai  (TPP) dengan mengaplikasi e-kinerja yang dimulai sejak tahun 2022 agar terus ditingkatkan dan dicairkan setiap bulannya karena itu bisa membantu menggeliatnya ekonomi di Kota Subulussalam sebagaimana program pemerintah pusat adanya pemberian THR dan Gaji 13, pintanya. (Kota Subulussalam/toeb)