Dua Tim Korwas Perwakilan BPKP Aceh Gelar Pertemuan Dengan Tim PPS Kota Subulussalam 

Subulussalam, InfoPublik - Dua Tim Koordinator Pengawas Perwakilan BPKP Aceh menggelar pertemuan dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Kota Subulussalam dalam mengevaluasi percepatan penurunan stunting di Kota Subulussalam tahun 2022 dan triwulan I Tahun 2023.

Pertemuan tersebut berlangsung di aula Bappeda Kota Subulussalam, Selasa (11/4/2023) dengan dihadiri Wakil Wali Kota Subulussalam Drs. Salmaza, MAP, Kepala DP3AKB Harmaini, S.PdI. MM.

Kepala Dinas Kesehatan Munawarah, Kabid Dalduk dan KB DP3AKB Nuraini, Sekretaris DP3AKB Ihsan David, S.Sos, Kepala Bidang Informasi Publik Diskominfo Zainal Abidin, SH dan unsur lainnya.

Dari Perwakilan BPKP Aceh, Tim I adalah  Koordinator Pengawasan Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (Korwas IPP) Muaz Fauzi sebagai Pengendali Mutu dan Muhammad Heru Ramadhan selaku Ketua Tim.

Tim II adalah Koordinator Pengawasan Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Korwas APD) Jumadi sebagai Pengendali Mutu dan Hasby Syahrul Shiedieq selaku Ketua Tim. 

Wakil Wali Kota Subulusalam Drs. Salmaza, MAP selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Kota Subulussalam mengucapkan terima kasih kepada tim Perwakilan BPKP Aceh yang telah datang di Kota Subulussalam untuk melakukan pengawasan penurunan stunting di Kota Subulussalam.

Menurutnya kehadiran tim BPKP bertujuan untuk memperbaiki penurunan stunting di Kota Subulussalam perlu disambut baik dan dibantu semaksimal mungkin sehingga data-data yang dibutuhkan tim BPKP bisa terpenuhi dan dapat segera dilakukan evaluasi, ucapnya.

Pemko Subulussalam telah bekerja optimal dalam menurunkan stunting namun sepertinya ada yang salah dalam penanganannya akibatnya stunting tidak turun malah bertambah. 

Semua aspek mesti diperbaiki seperti kebijakan, data, dukungan anggaran dan lainnya.

Janganlah  meninggalkan generasi Kota Subulussalam yang lemah dan bodoh maka Pemko Subulussalam harus serius dalam menangani penurunan stunting ini karena merekalah yang akan meneruskan kepemimpinan daerah kedepanya, Kota Subulussalam harus terbebas dari stunting.

Diharapkan kepada Tim Perwakilan BPKP Aceh bersama juga hadir BKKBN Aceh dan Satgas Penanganan Stunting Provinsi agar bisa memotivasi dan memberikan solusi penanganan yang baik sehingga angka stunting di Kota Subulussalam turun, tuturnya.

Beberapa hal disampaikan oleh 2 (dua) Korwas Perwakilan BPKP Aceh Muaz Fauzi dan Jumadi, dan terakhir dipertegas disampaikan Heru Ramadhan beberapa hal tujuan pengawasan yang dilakukan pihaknya, pertama, menilai ketepatan dan konvergensi kebijakan untuk percepatan penurunan stunting.    

Kedua, menilai keselarasan kebijakan percepatan penurunan stunting, ketiga, menilai implementasi program percepatan penurunan stunting melalui pemenuhan intervensi spesifik dan intervensi sensitif termasuk pada indikator penyediaan akses air minum dan akses sanitasi yang layak, bantuan sosial pangan dan tunai bersyarat.

Keempat, menganalisis efektivitas program dalam penurunan prevelensi stunting, kelima, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan pelaksanaan program, keenam, memberikan rekomendasi atau atensi atas permasalahan yang ditemukan.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan, Kepala DP3AKB, perwakilan Bappeda, dan perwakilan DPMK menyampaikan beberapa hal kepada tim BPKP.

Dari penyampaian perwakilan SKPK, tim BPKP menyimpulkan beberapa masalah diantaranya, pertama, adanya perbedaan data setiap instansi, kedua, sasaran penanganan tidak tepat sasaran, ketiga, ada pendamping desa yang belum memahami tentang stunting dan keempat adanya penangan stunting yang tidak berkesinambungan.

Untuk itu disarankan kepada Pemerintah Kota Subulussalam agar melakukan upaya atau tindakan yang serius dan komprehensif, urainya.   (Kota Subulussalam/toeb)