Percepatan RB di Sumbar, Biro Organisasi Sosialisasi Aturan Baru Tata Naskah

Padang, InfoPublik - Mendorong reformasi birokrasi (RB) di Sumatra Barat, Biro Organisasi Pemerintah melakukan sosialisasi Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Daerah di Auditrotium Gubernuran, Padang, Kamis (04/04/2023).

Sosialisasi ini sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan ketertiban, efisiensi dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Saat membuka pelaksanaan sosialisasi, Asisten Administrasi Umum Sumbar Andri Yulika menyebutkan Tata naskah yang baik dinilai mampu mendorong efisiensi dan efektivitas kinerja dan kualitas tata laksana pemerintahan.

Karena tata laksana pemerintahan yang baik akan berbanding lurus dengan tertib dan tertatanya administrasi pemerintahan yang baik pula.

"Untuk itu kita harus sepakat, bahwa Tata Naskah Dinas sangat penting sekali untuk terjaminnya adminsitrasi yang baik bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Sumatra Barat," kata Andri Yulika.

Menurut Andri, Tata Naskah Dinas adalah hal mendasar yang terkesan usang, namun yang tak pernah lekang dimakan waktu.

Hal ini disebabkan tata naskah sangat berkaitan dengan identitas kelembagaan, karena itu komunikasi resmi lembaga pemerintah yang dituangkan dalam dokumen secara manual maupun elektronik, harus diatur secara baku melalui regulasi Tata Naskah Dinas yang jelas.

Mengawali Tahun 2023 ini, Kementerian Dalam Negeri RI sebagai pembina dan pengawas urusan pemerintahan di daerah telah menetapkan Permendagri Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Terbitnya peraturan ini merupakan pembaharuan dari peraturan sebelumnya yaitu Permendagri nomor 54 tahun 2009 yang di nilai tidak relevan lagi dengan perkembangan organisasi, hukum, dan teknologi informasi.

"Oleh karena itu, sosialisasi ini penting untuk dalam rangka percepatan reformasi birokrasi bidang ketatalaksanaan di Sumatra Barat," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Sumatra Barat Fitriati, menjelaskan perbaikan tata laksana termasuk di dalamnya tata naskah, merupakan bagian dari roadmap keberhasilan reformasi birokrasi.

Sebagai tindak lanjut atas Permendagri Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah itu, pihaknya merasa sangat perlu untuk melakukan sosialisasi pedoman tata naskah untuk mendorong upaya perbaikan kualitas ketatalaksanaan pada pemerintahan di Sumatra Barat.

"Dengan sosialisi ini diharapkan dapat mendorong percepatan perubahan area ketatalaksanaan, sebagai bentuk implementasi Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri Kepala Biro Organisasi Kementerian Dalam Negeri Supriyanto sekaligus sebagai narasumber dan beserta tim, serta diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemprov Sumbar dan Bagian Organisasi dari seluruh kabupaten dan kota se-Sumatra Barat.

Dinas Kominfotik Prov. Sumbar