:
Oleh MC KAB SORONG, Rabu, 5 April 2023 | 20:26 WIB - Redaktur: Tobari - 260
Sorong, InfoPublik – Musrebang Otonomi Khusus dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Papua Barat Daya tahun 2024, membahas dan lebih fokus kepada beberapa hal penting yang harus segera dilakukan.
Demikian, jelas Penjabat Gubernur Muhammad Musa’ad, saat membuka kegiatan tersebut di salah satu hotel Kota Sorong, Selasa (4/4/2023).
Beberapa hal penting itu, kata Musa’ad, yang perlu dibuat dalam rangka mempercepat pelaksanaan tugas umum pelayanan pemerintahan dan pembangunan, yakni pertama penataan infrastruktur bidang pemerintahan, kita juga harus bisa memastikan bahwa fungsi dan penjabaran tugas birokrasi harus berjalan sebagaimana mestinya.
Berikut, kita juga harus mengedepankan harmoni sosial, yakni dengan cara agar bagaimana memastikan konsolidasi pemerintahan berjalan dengan baik, efektif dan akuntabel, ujar Musa’ad.
“Selanjutnya, diharapkan semua elemen masyarakat dan segenap pemangku kepentingan harus merasa memiliki provinsi yang baru berusia lima bulan ini untuk saling bahu-membahu, serta ikut serta berpartispasi dalam berbagai aspek pembangunan,”imbaunya.
Selain itu, sambung Musa’ad, adanya pembangunan ekonomi eksklusif. Dimana, dengan hadirnya provinsi ke-38 ini, diharapkan bisa memacu serta mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, yang berskala besar.
Saat ini kita di Papua Barat Daya sudah memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang berada di Kampung Arar, Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong.
Sehingga dengan adanya KEK ini bisa mempercepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita di provinsi ini, sebutnya.
“Dengan adanya KEK ini, bagaimana peran dan tugas kita untuk mengkampanyekan kawasan tersebut agar para investor bisa segera datang untuk berinvestasi di Provinsi Papua Barat Daya,”ajak Musa’ad.
Menurut data Biro Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif dengan pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia.
Sehingga hal seperti ini perlu digenjot secara terus-menerus untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil tentunya.
Musrenbang Otsus dan Musrenbang RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Otsus 2024, diikuti enam kabupaten dan kota, yang menjadi daerah bawahan Provinsi Papua Barat Daya.
Menurutnya, Musrenbang tersebut, kita laksanakan saat ini, guna merencanakan pembangunan Papua Barat Daya tahun 2024. Baik penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan dana Otonomi Khusus dianggarkan pada setiap tahunnya.
Sehingga, sebagai pemerintahan yang baru ini harus meletakan fondasi yang kokoh bagi keberlanjutan pembangunan di daerah ini.
Bahkan, Musa’ad kembali menyebut, ada tiga misi, yaitu Papua Barat Daya sehat, cerdas dan papua Barat Daya produktif.
Dikatakan, dirinya akan memperhatikan secara seksama dan sungguh-sungguh atas arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo, yang disampaikan Mendagri Muhammad Tito Karnavian.
Bagaimana kita bisa menekan kemiskinan ekstrem, kita juga harus memastikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk segera ditingatkan.
"Termasuk pula menekan angka pengangguran, pengendalian inflasi, serta berupaya sedemikian rupa untuk meminimalisir ketimpangan antar kabupaten dan atau antar masyarakat,” beber pria berdarah Arab-Fakfak, yang pernah mengemban jabatan penting di pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu hanya merupakan stimulus atau sebagai perangsang pertumbuhan. Untuk itu, kita harus memberikan ruang seluas-luasnya di bidang investasi agar bisa secepatnya berkembang,” jelas Mus’ad.
“Terkait dengan penanganan KEK ini, kita telah diberikan warning (peringatan). Apabila sampai Desember nanti tidak mencapai target, maka perizinannya akan kembli dicabut oleh pemerintah pusat,” pungkasnya.
Sehubungan dengan hal itu, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya mengajak para bupati/wali kota, BUMN, BUMD serta berbagai pihak terkait lainnya untuk saling bersinergi, kerja secara kolaborasi untuk menarik minat para investor masuk ke daerah ini, sehingga kita harapkan target itu bisa tercapai.
Dengan adanya KEK tentu akan memberi banyak manfaat. Terutama terbuka luas sebagai peluang menyerap tenaga kerja, baik bagi masyarakat lokal maupun para pencari kerja dari luar daerah, akunya.
Musrenbang Papua Barat Daya akan berlangsung selama tiga hari, dan berakhir Kamis 6 April 2023. Dimana, pada acara pembukaan turut dihadiri, Staf Khusus Kemendagri Bidang Pembangunan Desa dan Perbatasan Hairuddin Hasibuan, utusan dari Bappenas.
Serta, dihadiri juga para kepala daerah se-Papua Barat Daya, yakni Penjabat Wali Kota Sorong George Yarangga, Penjabat Bupati Tambrauw Engelbertus G. Kocu, Bupati Sorong Selatan Samsuddin Anggiluli, Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Moso. Sedangkan, Bupati Raja Ampat dan Penjabat Bupati Maybrat berhalangan hadir. (MC Kab. Sorong/rim/toeb)
