Menurunkan Angka Stunting di Kota Subulussalam Harus Menjadi Fokus Kerja

Subulussalam, InfoPublik - Menurunkan angka stunting di Kota Subulussalam harus menjadi fokus kerja , kata Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam Zainal Abidin, SH.

Hal tersebut dikatakannya merespon penyampaian peserta Rakor Percepatan Pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan penurunan stunting yang dibuka Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Keistimewaan Aceh Bappeda Kota Subulussalam Fauzi Bisriansyah, S.Sos selaku Koordiantor Bidang Koordinasi dan Konvergensi bertempat di aula Bappeda Kota Subulussalam, kamis (30/3/2023).

Angka stunting yang tinggi di Kota Subulussalam haruslah menjadi fokus kerja Pemerintah Kota Subulussalam. Faktor penyebab tingginya angka stunting haruslah dicari solusi dan bagaimana cara mengatasinya, pungkasnya.

Sebagaimana disampaikan Ketua Satgas Penanganan Stunting Kota Subulussalam ada materi penilaian yang dilakukan petugas Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) item-item itulah diantara faktor lain yang menyebabkan angka stunting tinggi.

Uraian materi penilaian yang dilakukan petugas SSGI itulah yang perlu diketahui untuk dijadikan program penanganan stunting oleh semua pihak.

Persoalan ketiadaan dana penanganan stunting dari SKPK  harus juga menjadi perhatian TAPK agar dicarikan solusinya sehingga penanganan stunting bisa berjalan lancar dan tercapai tujuan penurunan angka stunting, pintanya.

Zainal Abidin menyarankan agar DP3AKB Kota Subulussalam selaku penanggungjawab program penurunan stunting untuk membuat program salah satunya adalah  Walikota Berkantor di Kampong Pinggir Sungai, ucapnya.

Berkantor di kampong pinggir sungai alasannya adalah petugas SSGI melakukan surveynya dilakukan di kampong yang lokasinya di pinggir sungai.  

Dengan begitu Walikota dan jajarannya bisa secara langsung melihat kondisi masyarakatnya, berinteraksi dan mencari jalan keluar bersama masyarakat setempat agar angka stunting turun.

" Kita harus serius tidak perlu resmi-resmi yang penting bukti kita berbuat dan bekerja," tegasnya.

Ia pun mengingatkan khususnya DP3AKB Kota Subulussalam dan SKPK lainnya agar memberikan data dan informasi dalam setiap  kegiatannya, sehingga data dan informasi tersebut bisa terpublikasikan melalui kanal yang dimiliki Diskominfo termasuk menjadi laporan pertanggungjawaban program, tuturnya.

Turut hadir dan memberikan komentar dalam kesempatan tersebut perwakilan dari Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, Dinas Pangan, Dinas Sosial, DPMK.

Sementara Bappeda selaku Koordinator meminta kepada SKPK terkait yang terlibat dalam penurunan stunting untuk melaporkan kegiatan di tahun 2022 dan di tahun 2023 yang sedang berjalan. (Subulussalam/toeb)