DPD RI Asal Aceh Minta RPP Zakat Pengurang Pajak di Aceh Segera Diteken

Banda Aceh, InfoPublik - Zakat sebagai pengurang pajak penghasilan merupakan harapan ummat Islam se-Indonesia.

Hingga kini, zakat penghasilan 2,5 persen yang dibayar muzakki atau wajib zakat, belum dapat mengurangi pajak penghasilan. Sehingga muslim di Aceh harus membayar ganda (double tax) yaitu pajak penghasilan dan zakat.

Demikian disampaikan Senator DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc MA, di sela-sela pertemuan dengan pimpinan Baitul Mal Aceh di kantor setempat, Sabtu (18/2/2023).

Hadir dalam pertemuan ini Ketua Badan Baitul Mal Aceh (BMA), Mohammad Haikal, bersama anggota Badan BMA, Khairina, Mukhlis Sya'ya dan Muhammad Ikhsan. Ikut pula Kabag Umum, Didi Setiadi dan TP BMA, Jusma Eri.

Dirinya berharap agar Presiden Joko Widodo segera meneken Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal zakat pengurang pajak untuk Aceh.

Sebagaimana diketahui, khususnya di Aceh telah mendapat legalitas zakat sebagai pengurang pajak penghasilan yang tertuang dalam Pasal 192 UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Namun sayangnya belum dapat dilaksanakan sejak UUPA disahkan 2006.

Untuk itu, dirinya berharap agar Presiden Jokowi bisa segera menekan RPP Zakat Pengurang Pajak itu.

Ketua Badan Baitul Mal Aceh, Mohammad Haikal, mengatakan persoalan zakat pengurang pajak adalah amanah UUPA. Namun dalam UUPA disebutkan bahwa hal ini perlu aturan turunan.

Namun yang jadi masalah, kata dia, sampai saat ini RPP tersebut belum ditandatangani. Sementara di sisi lain, masyarakat selalu bertanya-tanya terkait implementasi zakat pengurang pajak.

“Masyarakat double bayar pajak. Saat silaturahmi dengan masyarakat (di Aceh-red) selalu ditanya. Zakat pengurang pajak. Soalnya zakat sudah digolongkan pajak,” kata dia.

Sementara itu, Khairina menyambut baik pernyataan Syech Fadhil agar persoalan ini dijadikan isu bersama bagi Aceh.

“Ini perlu dorongan dari kita semua. Kita akan koordinasi dengan semua pihak, baik pemerintah Aceh, serta DPD DPR RI di Jakarta. Demikian juga dengan kementerian terkait,” ujarnya. (MC 05/toeb)