Kemendagri Laksanakan Rakor Pengendalian Inflasi Ekonomi di Daerah

Raja Ampat, InfoPublik – Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi terkait antisipasi pemerintah pusat dalam pengendalian Inflasi ekonomi di daerah yang dilaksanakan melalui media daring atau zoom meeting, Senin (30/1/2023).

Asisten III Sekda Raja Ampat, Ferdinand Rumsowek, A. M.Kesdi Kantor Bupati Raja Ampat di sela-sela kegiatan tersebut menjelaskan rakor yang dihadiri pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tersebut untuk mengantisipasi krisis ekonomi global tahun 2023.

Di Raja Ampat, rakor dengan Kemendagri tersebut selain dihadiri  Ferdinand Rumsowek, juga dihadiri, Staf Ahli Bupati Bidang Investasi Daerah, Yosep Mirino, para kepala dinas di Lingkungan Pemda Raja Ampat dan Kepala Badan Pusat Statistik Raja Ampat.

Tito Karnavian saat membuka kegiatan mengaku pentingnya rakor Pengendalian Inflasi Daerah, mengingat tantangan ekonomi dan inflasi menjadi permasalahan global pada tahun 2023.

Ditambahkannya demand, supply dan fluktuasi harga merupakan tiga hal memiliki keterkaitan mutlak. Jika harga dipasaran menjadi sangat mahal, maka konsumen tidak lagi merasa layak dan membutuhkannya.

“Atau harus mengorbankan kebutuhan lain sehingga terjadi krisis ekonomi ditambah lagi krisis yang diakibatkan oleh perang antara Rusia-Ukraina,” ujar Tito Karnavian.

Sementara itu, Kepala BPS RI, Margo Yuwono yang juga menjadi pembicara pada kesempatan itu memaparkan perkembangan inflasi sepanjang tahun 2022 diharapkan para peserta rakor dapat memahami sebab  Inflasi dan bagaimana cara mengantisipasinya, yang kemudian akan menjadi catatan Pemerintah Daerah dalam menghadapi Inflasi Tahun 2023.

Dijelaskannya, ada 4 hal yang berpengaruh dalam inflasi daerah tahun 2022, antara lain, pertama, terkait dengan pemulihan pasca pandemi Covid-19, yang menyebabkan gangguan supply dapat menyebabkan kenaikan harga komoditas, Kedua, konflik Geopolitik yang menyebabkan terganggunya rangkaian pasokan terutama pangan dan energi, ditambah juga dengan   adanya  inflasi di beberapa Negara penghasil energi yang cukup tinggi;

Ketiga, katanya, di berbagai Negara di dunia sudah melakukan pengetaan keuangan dengan meningkatkan tingkat suku bunga yang dapat memicu capital out flow dari berbagai Negara berkembang. Dan keempat, peristiwa penting secara global seperti perang antara Rusia-Ukraina dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan kenaikan harga pada energi dan makanan, juga beberapa komoditas metal dan mineral.

"Kebijakan pengendalian Inflasi daerah oleh Pemerintah Daerah harus dilakukan dengan cara kerjasama atau berkaloborasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tidak lupa untuk melaksanakan evaluasi untuk melihat perkembangan target pengendalian inflasi di seluruh Pemerintah Daerah,", argo Yuwono. (Penta Nila J/MC.Kab.Raja Ampat)