:
Oleh MC KAB SORONG, Kamis, 5 Januari 2023 | 07:24 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 297
Sorong, InfoPublik - Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni menyatakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Papua Barat Daya saat ini mendapat alokasi anggaran Rp 2,8 triliun melalui dana transfer dari pemerintah pusat.
Hal itu, kata Fatoni, saat jedah waktu Raker kepala daerah se-Papua Barat Daya, mendampingi Pj Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad, saat digelarnya konferensi pers, Rabu (4/1/2023) di Vega Hotel Kota Sorong.
"Alokasi anggaran sebesar Rp 2,8 triliun ini juga dinilainya cukup. Di samping ada sumber-sumber lainnya,"di akuinya.
“Memang anggaran sebesar ini menurutnya, cukup untuk provinsi yang baru dimekarkan. Bahkan, dengan alokasi anggaran tersebut, dapat dimaksimalkan dan menjadi acuan bagi penyusunan APBD Papua Barat Daya tahun anggaran 2023 dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD),” ujarnya.
Selain itu, Agus juga kembali mengingatkan agar Gubernur Papua Barat untuk segera melengkapi kebutuhan personel pegawai dalam rangka percepat penyelenggaraan pemerintahan di provinsi ke-38 ini.
Sementara itu, Musa’ad menambahkan dari kebutuhan pegawai yang ada sekitar 1.056 orang. Baru tercover sementara ini sekitar 700-an orang.
Dengan adanya Raker para kepala daerah ini, kita bisa ketahui secara pasti, berapa banyak pegawai yang diberikan kepada kita di Pemprov Papua Barat Daya dari setiap kabupaten dan kota pada enam daerah bawahannya ini. (MC Kab. Sorong/rim/eyv)
