Pemkab Kubu Raya Terus Berupaya Wujudkan Desa Mandiri di Setiap Desa

Kubu Raya, InfoPublik - Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengatakan, Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Desa Mandiri, sampel pada level status yang sifatnya general atau umum. IDM ini sebenarnya sebagai alat motivasi, bukan ukuran, bahwa desa itu mandiri dalam tata kelola keuangan, mandiri dalam tata kelola aset, mandiri dalam tata Kelola pangan, dan pertanian.

“Apakah sudah mengelola, dari hulu sampai hilir.  Ini mandiri namanya. Mandiri rumah tangga dan masyarakat jauh lebih penting yang masyarakatnya tidak tergantung pada bantuan, misalnya masih muda dapat bantuan. Itu tidak mandiri namanya,” kata Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan, Rabu (28/12/2022), usai memberikan materi di Konsolidasi Pendamping Desa/Kepala Desa se-Kalbar di Qubu Resort Sungai Raya.

Muda menambahkan, desa mandiri ini, indikatornya, ibaratnya melihat dari sarana dan prasarana, contoh desa tersebut sudah ada pasar, ada perbankan.

“Kalau di daerah perkotaan tentu semuanya ada. Kalau daerah yang jauh, tentu belum tentu ada. Kemudian  hal-hal lain, sarana dan prasarana olahraga yang bagus, belum tentu semuanya desa ada,” kata Muda usai memberikan materi.

Muda menyarankan, dengan desa, masalah status desa ini, dipecah kembali, misalnya ada status yang mandiri, atau status desa perkotaan, ada status desa tidak perkotaan, tetapi dilalui jalan poros provinsi atau jalan poros negara.

“Ada desa yang pesisir, yang berada di posisi di pesisir, artinya di pesisir terluar. Ada desa pedalaman. Kalau kita mau belajar geo kondisi tantangan, ada empat klaster setidaknya. Itu yang harus perlu kita ketahui,” katanya.

Muda menambahkan,  hal tersebut dan melihatnya secara substantif, tidak hanya status, tetapi isinya, misalnya rumah tangga-rumah tangganya, misalnya kemandirian pangan, sumber-sumber pangan lokalnya.

“Kemudian proses-proses pemberdayaan yang benar-benar dilakukan. Makanya sistem data sangat penting, karena harus berbasis juga by name, by address, supaya per masing-masing rumah tangga itu bisa lihat intervensinya apa. Contoh, bicara kemiskinan, kita harus melihat, ketidak layaknya. Kalau kita tidak punya data by name, by address, by koordinat, maka itu akan sulit diintervensinya, bukan secara umum,” ucap Muda.

Hal ini, lanjut Muda, sangat jauh lebih penting, yaitu setelah status, untuk memotivasi apa saja, tetapi untuk faktual itu adalah tindakan dan tindak lanjut yang harus dilakukan, terutama intervensi pada program-program kegiatan yang bisa mengurangi pengangguran untuk perkuat kualitas hidup rumah tangga, penyesuaian pendidikan, menekan angka stunting dan kematian ibu dan bayi.

“Begitu juga masalah harapan hidup. Ini yang sebenarnya, bagaimana kita menangani pelayanan-pelayanan yang berkolaborasi. Tata Kelola juga, seperti tata kelola keuangan, tata Kelola pertanggungjawaban. Alhamdulillah kita sudah bisa nontunai semuanya dan sudah terintegrasi dengan siskeudes online,” ujarnya.

Artinya, Muda menambahkan, penata usahanya sudah sangat lengkap dilakukan di desa,  seperti di kabupaten. Hal ini paling penting, karena dengan cara ini, akhirnya bisa fokus dan bisa benar-benar menggambarkan, bahwa sasaran pasti cenderung tepat.

“Yang sebenarnya sistem SDGs juga, tinggal seperti yang dikatakan Menteri, by name, by andre, by koordinat dan by info terkait subjek dan objek yang ada berbasis geospasial yang tinggal di tata. Ini dilakukan, supaya terukur kerjanya, misalnya tahun ini ada rumah tak layak, jadi tahun depan akan berkurang. Dan hal- hal yang lain, kalau dikerjakan sesuai, jadi kerjanya itu akan terukur,” tegas Muda (irdiansyah/MC KubuRaya)