Pemkab Sanggau Gelar Bimtek Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara di Kabupaten Sanggau

Sanggau, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Sanggau melaksanakan Bimbingan Teknis Penjagaan Dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara Di Kabupaten Sanggau.

Dengan tema yang di usung “Peningkatan peran serta masyarakat dan fungsi pemerintahan desa dalam pertahanan dan keamanan garis batas negara”.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Ir. Kukuh Triyatmaka, MM. Kegiatan bertempat di Aula Hotel Harvey Sanggau. Senin (12/12/2022).

Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Ir. Kukuh Triyatmaka, MM menyampaikan isu pertahanan dan keamanan di perbatasan negara menjadi salah satu yang menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti, disamping isu pembangunan dan ekonomi.

”Peningkatan peran serta masyarakat dan pemerintah desa dalam pertahanan dan keamanan di perbatasan negara penting dan mendasar karena merupakan beranda depan negara yang sampai saat ini masih banyak digunakan sebagai jalur pelanggaran ilegal baik transnasional maupun internasional,” jelasnya.

Sebagai wujud komitmen, lanjut Sekda Kabupaten Sanggau Ir. Kukuh Triyatmaka, MM bahwa Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam mengoptimalkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam mendukung sasaran dan program pembangunan daerah.

Maka sinergitas antara pemerintah kabupaten, kecamatan dan pemerintah desa dilaksanakan kegiatan Bimtek dengan maksud sebagai wadah penghubung komunikasi dan partisipasi untuk membentuk sinergitas pencapaian peningkatan peran serta masyarakat dan pemerintah desa terkait pertahanan dan keamanan di batas wilayah negara.

Dalam menjaga dan memelihara pertahanan keamanan disekitar garis batas negara, perlu adanya dukungan partisipatif dari pemerintah daerah, stakeholder dan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan pertahanan keamanan di perbatasan yang aman, terpadu dan terintegrasi maka semua unsur ini harus saling berkoordinasi dan bersinergi.

"Serta menjaga komunikasi dengan baik serta melakukan penguatan, pengembangan dan kapasitas secara instansi maupun perorangan,” ujarnya.

”Keberadaan jaringan komunikasi yang baik dengan pemerintah desa maupun tokoh masyarakat setempat akan menjadi sebuah keuntungan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menerima laporan kondisi lapangan di kawasan perbatasan secara real time dan sekaligus dalam rangka updating database pengelolaan batas negara wilayah darat.” katanya. (Alfian/toeb)