:
Oleh MC KAB GRESIK, Rabu, 5 Oktober 2022 | 07:44 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 270
Gresik, InfoPublik - Bantuan Sosial (Bansos) merupakan stimulus yang wajib dihadirkan pemerintah kepada warganya. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Gresik terus mengupayakan percepatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dalam praktiknya, DTKS sendiri menjadi senjata dalam melawan kemiskinan di Gresik yang capai angka 12,42% atau sekitar 166 ribu jiwa. Sedikit lebih besar dibandingkan Provinsi Jawa Timur yang hanya 10,38% dan Nasional 9,54%.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, saat berbicara di depan para perangkat Kecamatan Dukun dan Ujungpangkah, Selasa (4/10/2022).
"Salah satu cara mengurangi angka kemiskinan adalah kita membantu memasukkan data warga dalam DTKS, karena ini penting jadi jangan asal-asalan," ujarnya saat kegiatan pemadanan DTKS di Kecamatan Dukun.
Saat sosialisasi, pemadanan data ini menghadirkan Camat Dukun Kiki Nuryadi beserta 26 kepala desa dan 26 operator DTKS di wilayahnya. Dan Camat Ujungpangkah Arifin dengan 13 kepala desa beserta 13 operator DTKS di bawahnya.
Min panggilan akrab Wabub Gresik itu juga mengatakan, data yang sekarang sudah ada perlu untuk direvisi, minimal sebulan sekali. Hal ini sebagai upaya dalam pemalsuan data yang kerap terjadi untuk pendaftaran bansos.
"Sekarang ini, kita harus mengevaluasi siapa yang sesuai untuk menerima bantuan, karena fakta di lapangan kadang-kadang masih belum sesuai, jadi saya ingin kerjasamanya dari semua perangkat yang hadir disini untuk memilah mana yang pantas mana yang tidak, karena nanti hanya kalian yang bisa memasukkan," katanya.
Ia juga mengimbau agar para perangkat tidak bekerja sendiri. Kerjasama dengan ibu-ibu di desa menurutnya sangat penting untuk dilakukan.
"Gandeng juga ibu-ibu yang ada di desa, karena biasanya yang tau botekan (latar belakang) warga desa itu mereka, ini sudah saya lakukan beberapa waktu lalu dengan menggandeng IPPNU, fatayat dan muslimat,"ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Ummi Khoiroh juga menuturkan, agenda kali ini merupakan sebuah langkah penting dalam memadu padankan data yang ada di pusat dan di desa. Pasalnya, yang dapat menginput dan menghapus data hanya operator yang ada di desa itu sendiri.
"Jadi, kita di sini untuk menyamakan persepsi kita dalam pemadanan data terpadu kesejahteraan sosial, bagaimana cara memperolehnya sehingga outputnya nanti sama,"lanjutnya
Dirinya juga menekankan, ke depannya, segala macam bentuk Bansos akan memakai sumber data DTKS. Terkecuali untun para lansia yang tidak pernah mendapat Bansos sama sekali akan ditampung lewat program keluarga harapan (PKH) Inklusif.
"Mulai hari ini dan seterusnya bahwa apapun nama bansosnya, yang menggunakan anggaran baik itu APBN, APBD, atau dana desa dan semacamnya akan berdasarkan data dari DTKS."imbuhnya.
Sebagai informasi, ini merupakan sosialisasi yang kedua dari lima jadwal yang lain. Nantinya, sosialisasi ini akan mencakup 12 kecamatan yaitu, Kec. Kebomas, Gresik, Manyar, Dukun, Ujungpangkah, Sidayu, Bungah, Cerme, Benjeng, Kedamean, Driyorejo, dan Wringinanom. (tlh/edited by Diskominfo Kab. Gresik/Eyv)