:
Oleh MC Prov. Kalimantan Selatan, Rabu, 31 Agustus 2022 | 07:54 WIB - Redaktur: Kusnadi - 158
Banjarbaru, InfoPublik - Di tengah naiknya inflasi di dunia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mewaspadai inflasi tersebut dapat terjadi di Indonesia terutama Kalimantan Selatan.
Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor diwakilkan oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Prov Kalsel, Nurul Fajar Desira mengatakan sangat mendukung program nasional terkait inflasi di masing-masing daerah.
“Tadi kita mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Sinkronisasi Program Inflasi, untuk pengendalian inflasi di daerah masing-masing. Tentunya kami sangat mendukung program nasional untuk mengatasi inflasi,” sebut Fajar, di Banjarbaru, Selasa (30/8/2022).
Dijelaskan, rakor ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap inflasi yang sedang bergejolak, termasuk di seluruh daerah baik itu di provinsi maupun kabupaten/kota.
Melihat perkembangan global, beberapa negara sedang mengalami inflasi yang cukup tinggi, sedangkan untuk Indonesia disebutkan masih dalam kategori baik.
“Meskipun pertumbuhan ekonomi kita membaik tapi perlu diwaspadai inflasi, karena beberapa negara sudah mengalami inflasi yang buruk dan akhirnya negaranya ambruk, karena itu langkah-langkah yang akan ditempuh sesuai dengan arahan Mendagri,” lanjut Fajar.
Ada dua poin yang dapat dipetik dan akan diterapkan oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan, pertama adalah menjadikan isu inflasi ini menjadi penanganan prioritas kepala daerah provinsi kabupaten/kota, dan kedua, penanganannya sama seperti penanganan COVID-19.
Sementara itu, Kepala KPw BI Kalsel, Imam Subarkah menyambut rakor ini sebagai antusias bersama dalam penanggulangan inflasi bagi Kalimantan Selatan tentunya juga bagi negara.
“Koordinasi untuk menangani inflasi ini sudah mendapat konsen dari pemerintah pusat maupun dari Bank Indonesia, kami di daerah tentunya siap untuk mendukung implementasi dari apa yang sudah menjadi arahan dan kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi,” ujar Imam Subarkah.
Bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, rakor ini juga dihadiri oleh Danrem 101 Antasari, perwakilan Kapolda Kalsel, Kepala BPKP Kalimatan Selatan, perwakilan Kejaksaan Tinggi Kalsel serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Selatan. (MC Kalsel/Fuz/ARH)
