Kemendagri Beri Lampu Hijau, Kabupaten Bone Pesisir Layak DOB Tinggal Tunggu Moratorium Dicabut

Bonepantai, InfoPublik - Wilayah Bone Pesisir, tinggal selangkah lagi menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan lampu hijau bahwa daerah Bone Bolango di bagian selatan ini layak menjadi kabupaten baru.

Hal ini diutarakan Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Valentinus Sudarjanto Sumito pada kunjungannya dalam rangka sosialisasi penataan daerah di Mall Pelayanan Publik (MPP) Bone Pesisir, Desa Tihu, Kecamatan Bonepantai, Selasa (11/4/22).

Valentinus menyebutkan sejak tahun 1999-2014, ada sekitar delapan provinsi baru yang diusulkan kepada Kemendagri. Selain itu terdapat 181 usulan kabupaten baru dan 34 kota baru.

Sementara pada 2022 ini, total usulan DOB yang masuk ke Kemendagri sebanyak 329 usulan, yang terdri dari 55 Provinsi, 237 kabupaten, serta 37 kota. ”Luar biasa banyaknya, dan di dalamnya ada Bone Pesisir," kata Valentinus.

Diakui Valentinus dari total 329 itu, jika dilakukan serentak, tentu tidak akan mungkin, karena semuanya tergantung ketersediaan anggaran. Selain itu, adanya moratorium pembentukan DOB yang belum cicabut.

"Memang ada moratoium, tapi bukan berarti tidak ada DOB pemekaran. Kita tunda sementara karena kondisi pandemi global berkaitan dengan Covid-19 yang berimbas pada devisit anggaran," kata Valentinus.

Olehnya itu, ia berharap agar Komite Pembentukan Kabupaten Bone Pesisir di bawah pimpinan Ridwan Tohopi untuk membuat semuanya menjadi lebih baik. Dalam artian lakukan proses perencanaan yang bagus, lengkapi jika ada persyaratan yang masih kurang.

Mengapa DOB Bone Bone Pesisir dikatakan sudah lampu hijau, karena diakui Valentinus, selain sudah menjadi kebutuhan masyarakat, juga pihak Komite Pembentukan DOB Kabupaten Bone Pesisir yang didukung penuh masyarakat dan pemerintah daerah sudah siap melakukan itu.

"Selama ini daerah yang akan melakukan DOB, ujung-ujungnya mengejar Dana Alokasi Khusu (DAU). Padahal kondisi anggaran kita sangat minim. Tetapi saya melihat Bone Pesisir siap untuk menjadi DOB karena mendapat dukungan anggaran dari Pemda Bone Bolango, serta dukungan masyarakat," ungkap Valentinus.

Valentinus menjelaskan permasalahan penataan daerah meliputi enam aspek krusial, yakni berkaitan dengan pembiayaan atau hibah, pengalihan aset seta peralatan dan dokumen, SDM, jumlah penduduk sarana prasarana pemerintahan, serta batas wilayah.

Namun ia melihat Bone Pesisir telah menggambarkan sebuah penataan daerah yang bagus. Berbeda dengan beberapa daerah lain yang diusulkan sejak 2014 silam yang sampai saat ini belum memenuhi syarat sehingga belum layak menjadi DOB.

"Kalau saya bilang persiapkan dengan baik sebetulnya, itu adalah lampu hijau bahwa Bone Pesisir layak DOB. Bone Pesisir sudah masuk dalam catatan kami. Sebab kami lihat semua persyaratan DOB yang diinginkan Mendagri untuk Bone Pesisir itu sudah lengkap. Semoga ini merupakan pertanda baik untuk DOB Bone Pesisir," tukas Valentinus

Di saat yang sama, WakIl Bupati Bone Bolango, Merlan S. Uloli berterima kasih atas kunjungan Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Kemendagri ke Bone Pesisir.

“Bagi kami kunjungan bapak Direktur ini adalah signal yang kuat bahwa Insya Allah pembentukan DOB Bone Pesisir akan beroleh restu dan sesegera mungkin terealisasi. Saya dan bapak Bupati Hamim Pou, kami berdua sangat mendukung aspirasi masyarakat Bone Pesisir untuk menjadi daerah otonomi baru ini,” terang Wabup Merlan.

Wujud dukungan itu, lanjut Wabup, adalah komitmen Pemerintahan Hamim Pou-Merlan Uloli (HP-MU) untuk terus mengawal agar cita-cita masyarakat Bone Pesisir ini dapat kita wujudkan bersama-sama.

Mantan Kadis Dukcapil Kota Jayapura ini mengatakan wujud dukungan dan komitmen Pemda Bone Bolango tersebut, antara lain pada tahun 2022 ini Pemda Bone Bolango telah mengalokasikan anggaran APBD Desa sebesar Rp58,6 miliar, hibah kepada Komite Pembentukan DOB Bone Pesisir sebesar Rp150 juta, kemudian anggaran untuk tenaga guru dan tenaga medis sebesar Rp13,8 miliar lebih.

Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur sebesar Rp18 miliar, termasuk gedung Auditorium Bone Pesisir yang dipersiapkan sebagai Kantor Bupati persiapan Bone Pesisir. Selanjutnya anggaran pembiayaan sosial dan ekonomi sebesar Rp29 miliar, serta alokasi anggaran untuk kecamatan se Bone Pesisir sebesar Rp7,7 miliar lebih.

Tentunya nilai anggaran ini, tidaklah sebesar yang diharapkan, karena mengingat kemampuan fiskal Bone Bolango yang sangat terbatas.

”Dengan melihat semangat dan tekad kuat masyarakat Bone Pesisir dalam mewujudkan cita-citanya, serta beroleh dari dukungan Kemendagri, Provinsi, maka saya berkeyakinan bahwa tidak lama lagi DOB Kabupaten Bone Pesisir agar segera terwujud,” pungkas Merlan S. Uloli. (MC Bone Bolango/AKP)