:
Oleh MC KAB TOBA, Jumat, 24 September 2021 | 15:17 WIB - Redaktur: Juli - 264
Toba, InfoPublik - Peringatan Hari Tani Nasional setiap 24 September menjadi momen bagi para petani di Kabupaten Toba, Sumatra Utara yang terhimpun dalam Serikat Tani (ST) Toba untuk menyuarakan harapan, permasalahan dan kendala yang dihadapi selama ini.
Pengurus ST Toba, Sammas Sitorus di Balige, Jumat (24/9/2021) menyampaikan prioritas harapan akan hak atas tanah, pertanian, kesehatan dan pendidikan.
"Kami berharap agar Pemerintah Kabupaten Toba dapat memperhatikan nasib para petani melalui berbagai kendala yang petani hadapi di desa," sebut Sammas Sitorus.
Selanjutnya kata dia, ketimpangan kepemilikan tanah oleh petani masih menjadi persoalan mendasar yang dialami oleh masyarakat. Pemerintah diharapkan memberikan perlindungan atas upaya masyarakat adat untuk mempertahankan tanah adatnya.
"Kegagalan panen dapat terjadi akibat ketidaksediaan pupuk, saat kami membutuhkan pupuk untuk pertanian kami, harga pupuk naik. Kami petani di Desa Janji Maria mampu membeli pupuk ke Pusri tapi bagaimana caranya tolong kami dibantu agar pertanian kami tidak mengalami kegagalan," sebut Marojahan Sitanggang, petani di Desa Janji Maria, Kecamatan Borbor.
Persoalan lain yang tidak luput dari perhatian oleh ST Toba ialah jaminan harga yang belum berpihak dan pengadaan alat alat pertanian yang belum tepat sasaran.
Bukan hanya persoalan petani, isu di bidang pendidikan dan Kesehatan juga tidak terlepas dari perhatian ST Toba.
Pemerintah Kabupaten Toba diharapkan dapat meningkatkan anggaran kesehatan terkait penerimaan Bantuan luran (PBI) dari APBD untuk program BPJS KIS dan tetap menyediakan anggaran jaminan persalinan (Jampersal) bagi warga kurang mampu.
Peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan mulai dari puskesmas pembantu, pos kesehatan desa, dan Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah serta kebutuhan dalam menempatkan bidan desa di tempat yang dibutuhkan, seperti desa Janji Maria, Kecamatan Borbor.
Keterbukaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di tingkat Desa, Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten yang dirasakan para petani masih belum terlaksana.
"Jaminan kesehatan bagi masyarakat di Kecamatan Uluan, kami para petani mengeluh, kartu BPJS tidak bisa kami peroleh, kami berharap pemerintah memberikan JKN, prosedur sudah kami ikuti tapi kami tidak juga menerima kartu JKN, apa yang harus kami lakukan agar kami bisa memiliki kartu BPJS, selama ini kami berobat dengan biaya sendiri," ungkap Br Sidabutar, warga Desa Lumban Binanga, Kecamatan Uluan.
Sejumlah petani yang hadir pada kesempatan itu juga mengeluhkan sumbangan untuk kebutuhan sekolah yang dinilai membebani orang tua, secara khusus pada masa pandemi saat ini.
"Beasiswa dari pemerintah agar lebih transparan. Pada masa pandemi ini pengeluaran orang tua meningkat karena harus membeli HP dan kuota, dan akses pendidikan yang berkualitas semakin sulit digapai sampai ke pelosok desa karena keterbatasan jaringan internet," sebut dia.
Secara umum, sejumlah petani yang hadir juga menyuarakan keluhan yang sama yakni kelangkaan pupuk.(MC Toba des/rik)
