:
Oleh MC Kab Sumbawa Barat, Jumat, 6 Agustus 2021 | 18:39 WIB - Redaktur: Tobari - 231
Sumbawa Barat, InfoPublik - Pemkab Sumbawa Barat (KSB) bersama Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB terus melakukan sinergi dan kolaborasi dalam rangka memperkuat rencana aksi pada program Open Government Partnership (OGP) Internasional.
Dalam program OGP Internasional, KSB mempromosikan program komitmen pelayanan publik berbasis gotong royong atau dikenal dengan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR).
Sedangkan Pemprov NTB juga mempunyai program andalan yang dipromosikannya yaitu, program NTBCare, NTB Satu Data, dan Sistem Posyandu Keluarga.
"Program OGP Indonesia akan menjadi best practices NTB dan KSB ini sebagai kisah sukses untuk menjadi inspirasi dan role model bagi dunia dan Indonesia," ujar Kepala Dinas Kominfotik, Najamuddin Amy, saat memberikan arahan pada pembahasan rencana aksi OGP lokal melalui virtual zoom, Kamis (5/8/2021).
Menurut Bang Najam sapaan akrab Kadiskominfotik itu, pemerintah Provinsi NTB menjadi salah satu provinsi yang masuk dalam program OGP Internasional bersama empat kabupaten/kota di Indonesia, yaitu Kota Semarang, Kabupaten Banggai, Kabupaten Brebes, dan KSB.
NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Zulkieflimansyah dan Ummi Rohmi bukan hanya sekedar mengikuti OGP saja, namun sesuai dengan implementasinya yaitu mengedepankan pelayanan publik yang melayani dengan kerendahan hati.
"Terimakasih teman-teman OGP Indonesia, PWYP, CSO, Akademisi, media dan kepala perangkat daerah atas sinergitas mengawali program komitmen ini dan akhirnya bisa disubmit bersama ke dalam program OGP Internasional," katanya.
Sementara itu, Ketua OGP Lokal Sumbawa Barat mengatakan, semua persyaratan yang dibutuhkan dalam program OGP itu pemerintah KSB sudah menjalani berbagai tahapan penyusunan mulai dari penyerahan proposal, penyusunan RAD, Uji Publik RAD dan sudah mulai menginput RAD nya.
Terdapat enam komitmen yang sudah diusung oleh KSB diantaranya, penguatan kebijakan aksi bersama, kolaborasi dan kemitraan dengan pemerintah, masyarakat sipil serta sektor swasta dalam berkolaborasi dalam penuntasan 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat melalui program daerah pemberdayaan Gotong Royong.
Kemudian, mewujudkan posyandu gotong royong. mewujudkan KSB Satu Data. Penguatan forum pelayanan.
Selanjutnya penguatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berbasis gotong royong dan terakhir penataan OPD menuju pemerintah yang akuntabel dan melayani.
"Dari enam komitmen ini yang ingin dicapai adalah akses informasi, partisipasi masyarakat, publik akuntabel, inovasi teknologi dan transparansi," jelasnya.
Hingga saat ini instansi pemerintah di 78 Negara bersama dengan ribuan organisasi masyarakat sipil menjadi anggota OGP.
OGP Lokal adalah inisiatif OGP yang menghubungkan pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat sipil yang berkolaborasi mengembangkan rencana aksi keterbukaan pemerintah (Open Government) di tingkat lokal.
Adapun tahapan-tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan rencana aksi OGP Lokal sebagai berikut: 1. Orientasi Pembekalan Penyusunan Rencana Aksi; 2. Penyusunan Sekretarian OGP Lokal yang di rencanakan di Kantor Bappeda Provinsi NTB.
3. Penyusunan Tim Kerja Penyusunan Rencana Aksi; 4. Workshop Penyusunan Draf Rencana Aksi; 5. Workshop Penyusunan Rencana Aksi; 6. Uji Publik Dokumen Rencan Aksi; 7. Penetapan Dokumen Rencana Aksi; dan 8. Submit Dokumen Rencana Aksi. (MC Sumbawa Barat/Feryal/Yeni /toeb)
