:
Oleh MC KAB BLORA, Kamis, 6 Mei 2021 | 15:15 WIB - Redaktur: Tobari - 312
Blora, InfoPublik - Bupati Blora H. Arief Rohman, menerima kunjungan tim ahli/pendamping Satgas COVID-19 dari BNPB Jakarta, yang dipimpin Kombes Pol Kif Aminanto. Kehadirannya ke Blora untuk melaksanakan monitoring Posko Penangananan COVID-19, Kamis (6/5/2021).
Rombongan diterima Bupati dan jajaran Forkopimda serta OPD terkait di ruang rapat kantor Bupati. Dalam kesempatan ini, Bupati menyampaikan selamat datang dan melaporkan kondisi COVID-19 di Kab. Blora didampingi Plt. Kepala Dinas Kesehatan Edi WIdayat
"Selamat datang Bapak Kombes Kif Aminanto dan rombongan tim ahli. Sugeng rawuh di Kabupaten Blora. Kami laporkan perkembangan COVID-19 di Blora saat ini secara umum mengalami tren turun, namun ada beberapa kenaikan di empat Kecamatan yang masih zona merah, yakni Sambong, Cepu, Kedungtuban dan Randublatung,” ucap Bupati.
Pasalnya menurut Bupati, di wilayah zona merah ini ada klaster baru yang terjadi akibat beberapa faktor. Seperti di Sambong akibat klaster pedagang sayur keliling, dan klaster iring-iring manten. Sedangkan di Kedungtuban ada klaster orang punya kerja.
Lebih lanjut Bupati menyampaikan bahwa pihaknya lewat Dinas Kesehatan dan tim telah melakukan segala upaya untuk melokalisir dan memantau untuk menekan persebaran klaster baru.
Menurut Bupati Blora, pihaknya telah lakukan berbagai upaya untuk melokalisir, memantau untuk menekan persebaran varian baru di Kab. Blora. Koordinasi terus dilaksanakan sampai tingkat desa, terlebih masih adanya pemudik meskipun ada larangan mudik.
Data lebih lengkapnya nanti kami minta Kepala Dinkes untuk memaparkan. Dan mohon arahan dari tim ahli. Kemudian untuk vaksinasi kita juga terus berjalan, namun karena stoknya terbatas maka target kami belum bisa tercapai.
"Kami mohon agar pemerintah pusat bisa menambah kuota vaksin untuk Kabupaten Blora agar target utama lansia bisa segera diselesaikan selain tenaga medis dan pelayanan publik,” pinta Bupati.
Bupati juga menyampaikan bahwa keberadaan Posko PPKM Mikro tingkat desa juga akan kembali dimaksimalkan mendekati larangan mudik Hari Raya Idulfitri 1442 H.
PPKM Mikro mulai dari tingkat desa, kita menggandeng unsur TNI Polri baik Babinsa maupun Bhabinkamtibmas untuk kerja bareng dengan Kades melakukan pendataan pemudik dan pengawasan agar mereka tidaj bebas bepergian.
"Kita tidak ingin ada klaster baru akibat pemudik yang nekat pulang,” kata Bupati.
Sementara itu tim ahli BNPB yang dipimpin oleh Kombes Pol Kif Aminanto dari Polri menyampaikan maksud dan tujuan dari kunjungan ini, adalah untuk monitoring Posko Kabupaten maupun pendirian PPKM Mikro di wilayah Kabupaten Blora.
"Terimakasih atas sambutannya. Ini kabupaten kedelapan yang kami kunjungi. Tujuannya kami ingin mengecek posko yang terbentuk dan mobilitas penduduk. Hal ini untuk mencegah persebaran varian baru, varian yang dari Malaysia," ungkap Kombes Kif.
Lebih lanjut disampaikan bahwa data yang masuk ke Satgas Penanganan COVID-19 terkait pendirian Posko.
"Pendirian Posko yang paling tinggi adalah Provinsi Jawa Tengah yaitu 4.483, kalau pendirian Posko nya banyak harapannya pemantauannya sangat tinggi dan dapat makin menekan persebaran COVID-19," lanjut tim ahli.
Juga tolong ditingkatkan koordinasi dari desa ke kecamatan lanjut ke Kabupaten, koordinasi yang bagus, pemantauan berjalan dengan lancar harapannya persebaran COVID-19 bisa ditekan.
Sehubungan dengan mendekati hari raya Idulfitri, tim ahli mengimbau Pemerintah Kabupaten Blora untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk menekan persebaran varian baru yaitu Waspadai kenaikan kasus di beberapa provinsi dan kab/kota, angka kematian perlu terus ditekan.
Berikutnya, pembatasan mobilitas penduduk diperlukan untuk menekan laju penularan dan memaksimalkan fungsi posko. (MC Kab. Blora/Teguh/toeb).
