:
Oleh MC PROV ACEH, Rabu, 10 Maret 2021 | 15:27 WIB - Redaktur: Tobari - 257
Takengon, InfoPublik - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Marwan Nusuf menyebutkan, solusi yang dikemas dalam bentuk Smart City atau Kota Cerdas sebaiknya dikembangkan dalam enam dimensi.
Yaitu dimensi smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society dan smart environment.
Smart city adalah tempat di mana infrastruktur, layanan dan jaringan tradisional diperbaiki dan dibuat lebih efisien dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi yang memenuhi kebutuhan warganya dan bisnisnya.
Demikian sebutnya saat memberi sambutan peresmian Aceh Tengah Command Center, Infrastruktur Jaringan Kabel Fiber Optik (FO), Portal Layanan Aceh Tengah Smart Regency/Smart City, Aplikasi Aceh Tengah Satu Data (smart conectivity) Sistem Informasi Terpadu dan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Rencana Induk (Renduk) Smart Regency/City di Gedung Operation Room Setdakab Aceh Tengah, Takengon, Selasa (9/3/2021).
Upaya mengumpulkan data menggunakan perangkat cerdas dan sensor yang tertanam di jalan, sarana persampahan, jaringan listrik, bangunan, transportasi, infrastruktur dan lainnya, ungkapnya, sangat penting bagi kota cerdas.
"Dengan bersandar pada kekuatan inovasi dan upaya nyata dalam manajemen inovasi, internet of things (iot) juga perlu mendapat perhatian sebagai salah satu enabler horisontal untuk aplikasi Smart City," imbuhnya.
Selama ini, terjadi booming penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada beberapa perangkat daerah di berbagai provinsi maupun kabupaten/kota.
Setiap perangkat daerah mulai melakukan redefinisi pelayanan publik yang menjadi kewenangannya masing-masing. Ide-ide, inovasi, kreativitas untuk menjadi lebih baik berupaya diwujudkan dan dilaksanakan.
Sayangnya, perkembangan TIK dalam sistem kewenangan tersebut bersifat sporadis, parsial dan sektoral, tanpa standar dan guidance/pedoman yang jelas.
Banyaknya aplikasi tik yang dibangun oleh masing-masing perangkat daerah pada akhirnya menyisakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam hal, integrasi sistem informasi/aplikasi, integrasi bisnis proses, integrasi data/ informasi, dan integrasi infrastruktur serta keamanan.
Menyadari hal tersebut di atas, Pemerintah Aceh dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan Aceh ke depan, sebut Marwan, memasukan dan menjadikan ketersediaan satu data, data yang akurat dan terintegrasi melalui inisiatif Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT) sebagai program prioritas dalam visi dan misi pembangunan Aceh periode 2017-2022.
Masuknya SIAT dalam salah satu program unggulan pemerintah aceh, ungkap Marwan, menjadi sangat strategis dalam upaya pemenuhan data yang berkualitas dan terintegrasi untuk penguatan perencanaan pembangunan aceh ke depan.
Artinya, ini akan menjadi momentum penting bagi aceh dalam memastikan prinsip-prinsip evidence based planning bisa dilaksanakan di semua tingkatan perecanaan mulai provinsi, kab/kota, kecamatan, unit layanan sampai gampong/desa.
"Saya ingin menyampaikan bahwa program Aceh siat merupakan suatu langkah cerdas yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan diatas. siat dapat dijabarkan dalam 4 kata kunci yaitu integrasi sistem informasi, satu data, keterbukaan informasi publik dan smartprovince/city," jelasnya.
Penyelenggaraan siat akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau smart governance yang berfungsi sebagai enabler bagi smart government. Smart government salah satu bagian dari smart province.
Smart government akan mendorong bagian-bagian lain menjadi smart seperti smart living, smart transportation, smart health dan lainnya sebagai upaya mewujudkan aceh smart province dengan kekuatan integrasi sistem informasi, satu data dan keterbukaan informasi publiknya.
Oleh sebab itu, SIAT dapat dikatakan sebagai salah satu enabler terwujudnya Aceh smart province/smartcity untuk mewujudkan sinergitas dan sustainability/keberlanjutan Aceh smart province, Pemerintah Aceh sudah menyusun rencana induk Aceh smart province.
Selanjutnya dalam mewujudkan sinergitas dan sustainability/keberlanjutan antara Aceh smartprovince dengan Aceh tengah smartcity, pemerintah Aceh (Kominfo Aceh) dan Pemerintah Aceh tengah membuat sebuah nota kesepahaman tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dan pengembangan smartcity kabupaten Aceh Tengah.
Ia menambahkan, sebagai bukti keseriusan dari tindak lanjut nota kesepahaman tersebut, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh pada tahun 2021 telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan fasilitasi penyusunan rencana induk Aceh Tengah smartcity melalui APBA Tahun Anggaran 2021.(mc/toeb)
