:
Oleh MC KAB KUBU RAYA, Jumat, 4 Desember 2020 | 05:10 WIB - Redaktur: Yudi Rahmat - 322
Kubu Raya, infopublik - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya merespon ajakan lembaga Jaringan Independen Masyarakat Transparansi Indonesia (JARI) Borneo Barat dan Country Representative The Asia Foundation untuk mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) berbasis ekologi melalui Transfer Anggaran berbasis Kinerja Ekologis (TAKE).
Hal tersebut dinyatakan oleh Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan usai melaksanakan rapat kerja bersama seluruh Kepala Desa dan Camat di Aula kantor Bupati Kubu Raya, Rabu (2/12/2020).
Menurut Bupati Muda, dengan menggunakan TAKE Pemerintah desa dapat memaksimalkan kawasan-kawasan kehutan yang ada di wilayahnya. Terutama dengan kawasan hutan mangrove dan lokasi gambut yang menjadi dominan di daerah Kubu Raya.
“Dengan berbasis kinerja maka dapat diukur peluang reword bagi program-program Pemeritah desa yang mengedepankan ekologis,” terang Bupati Muda Mahendrawan, ditemui usai melaksanakan rapat kerja pengelolaan keuangan desa, serta lounching skema TAKE, Siskeudes online dan pedoman APBDes TA 2021.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kubu Raya, Jakariansyah mengatakan indeks TAKE terdiri dari tiga indicator salahsatunya pengelolaan persampahan dan pengembangan bank sampah.
Dengan menyelesaikan disalahsatu indicator tersebut, maka desa-desa akan mendapatkan reword.
“Begitu juga dengan pengelolaan BUMDes yang dapat meningkatkan keuntungan Pendapatan Asli Desa. Kita selalu mendorong pemerintah desa untuk berinovasi, dengan memaksimalkan kinerja desa. Maka anggaran juga ditambahkan sebanyak tiga persen,” jelas Jakariansyah
Dikesempatan yang sama perwakilan Country Representative The Asia Foundation, Sandra Hamid dalam keterangannya melalui virtual mengatakan dirinya telah menginjakkan kaki di daerah Kubu Raya. Ikan dan udang dari sumber daya air Kubu Raya telah dirasakannya.
“Dan bertemu juga dengan Pak Muda Mahendrawan, serta penggiat lingkungan baik itu dari pemerintahan maupun masyarakat sipil. Saya tiba di Kubu Raya, karena memang sejak tahun 2011 The Asia Foundation telah menjalankan program tata kelola pemerintahan untuk kerukunan yang berjudul selamatkan hutan dan lahan melalui perbaikan tata kelola,” katanya.
Melalui tata kelola inilah sambung Sandra, pihaknya mengenalkan ekologi melalui Transfer Anggaran berbasis Kinerja Ekologis (TAKE). Transfer berbasis ekologi juga telah dikenal oleh Negara-negara lain, seperti Negara Brazil, dan India dengan memiliki hutan luas.
“Secara umum konsep ini adalah konsep transfer anggaran dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah. Dalam konteks di negara Indonesia maka ini transfer dari pusat ke provinsi atau dari provinsi ke kabupaten atau yang diharapkan dari kabupaten ke desa,” jelasnya. (irdiansyah/MC KubuRaya)
