Bappenas dan Gubernur Jabar Bahas Strategi Pembangunan Jabar Selatan

Garut, InfoPublik - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melaksanakan rapat kerja bersama Gubernur Jawa Barat, Bupati Garut, beserta jajaran, di Hotel Santika, Jalan Cipanas Baru, Kecamatan Tarogong Kaler, Garut, Selasa (27/10/2020).

Rapat kerja ini merupakan rangkaian dari kunjungan kerja bersama gugus tugas Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka mempercepat pembangunan Jawa Barat selatan yang dilaksanakan 22-28 Oktober 2020.

Rapat kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Gubernur Jawa Barat ini mencakup lima sektor pembangunan yakni kemiskinan, infrastruktur, kebencanaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, Bappenas hadir sebagai penghubung antara pusat dan daerah khususnya dalam pembangunan daerah.

“Bappenas hadir di sini sebagai clearing house, memastikan konvergensi perencanaan dan penganggaran pembangunan, konvergensi perencanaan nasional antara pusat dan daerah, kemudian kebutuhan nasional dari daerah yang bisa dikonvergensi dalam rangka pendanaannya,” ujar Suharso.

Suharso Monoarfa mengungkapkan, pihaknya mengunjungi Jawa Barat karena adanya arahan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. “Bappenas mengunjungi Jawa Barat bagian selatan karena arahan presiden terkait kemiskinan dan UMKM. Di Jabar selatan ini juga ada pembangunan jalan tol, jalur Kereta Api Bandung-Banjar, penanganan UNESCO Global Geopark Pelabuhan Ratu, korporasi berbasis petani digital, hingga inisiasi monografi desa,” ungkap dia.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan, percepatan pembangunan yang telah dibahas dalam rapat, akan dilaksanakan secara bertahap.

“Program-program itu tadi dibahas, disepakati, mungkin dalam bahasa saya, seperempatnya akan dilakukan di 2021, nanti mayoritasnya tiga perempatnya di 2022, dan sisanya, kalau ada sisanya, di 2023," kata dia.

Ridwan Kamil juga berharap dalam hitungan tiga tahun, semua usulan tersebut bisa diselesaikan dengan dukungan pemerintah pusat.

Jawa Barat adalah provinsi kedelapan yang menjadi tujuan kunjungan kerja Kementerian PPN/Bappenas, setelah Nusa Tenggara Timur, Bali, Gorontalo, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.