:
Oleh MC Kab Sumbawa Barat, Selasa, 24 Maret 2020 | 19:48 WIB - Redaktur: Tobari - 1K
Sumbawa Barat, InfoPublik - Isu penyebaran Covid-19 di Indonesia sangat memprihatinkan, begitu juga di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), sejumlah isu tentang Covid-19 banyak dibahas oleh warganet yang masih bingung dan bertanya-tanya tentang perkembangan Covid-19 di KSB.
Untuk menepis isu miring terkait Covid-19. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H Tuwuh, mengungkapkan pasien yang berstatus dalam pengawasan atau PDP di KSB ada satu orang, dan pasien tersebut sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Manambai Kabupaten Sumbawa.
“Jumlah PDP di KSB hingga saat ini ada satu orang, dan sudah berada di RSUD Manambai Sumbawa selama tiga hari,” kata H. Tuwuh saat menggelar konferensi pers perkembangan Covid-19 di Dikes KSB, di Taliwang, Selasa (24/3/2020).
H. Tuwuh juga mengungkapkan terkait satu pasien baru yang saat ini telah dirujuk ke RSUD Asy-syifa pada Senin (23/3/2020) malam, pasien tersebut telah ditangani oleh tim medis RSUD Asy-syifa dan telah diizinkan pulang.
“Pasien semalam ditangani di RSUD Asy-syifa dan sudah pulang, statusnya ODP. Jika ada pasien yang masuk dalam PDP maka untuk mengetahui positif atau tidaknya pasien harus diperiksa di RSUD Manambai Sumbawa,” katanya.
Dari data terupdate yang diberikan oleh Dinas Kesehatan per tanggal 24 Maret 2020, jumlah orang dalam pengawasan di Sumbawa Barat adalah 30 orang, di antaranya satu pasien dalam pengawasan (ODP).
Daftar 30 ODP tersebut tersebar di beberapa kecamatan di KSB yaitu, Kecamatan Seteleuk 1 orang, Taliwang 3 orang ODP dan 1 orang PDP. Sementara Kecamatan Brangrea 14 orang, Jereweh 3 orang, Maluk 1 orang, Sekongkang 7 orang.
Pemerintah KSB akan memperketat penjagaan dan dan pemeriksaan di perbatasan, pelabuhan dan terminal untuk mencegah penyebaran virus-19 tersebut.
Dijelaskan H. Tuwuh, untuk RSUD Asy-syifa hanya untuk penanganan awal, apabila pasien tersebut mengalami pneomonia (sesak napas) maka secara otomatis akan dirujuk ke Rumah Sakit Manambai Sumbawa untuk dilakukan perawatan insentif.
“Untuk data lengkap PDP dan ODP di Sumbawa Barat kita tidak bisa memberikan data lengkapnya dikarenakan aturan dari Kemenkes RI,” tuturnya. (MC Sumbawa Barat/feryal/toeb)
