:
Oleh MC KAB LUWU UTARA, Senin, 27 Januari 2020 | 10:06 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 237
Makassar, InfoPublik - Ketua KPK RI, Komjen Firli Bahuri, menyatakan, pencegahan korupsi dimulai dari terciptanya kekompakan antar pemangku kepentingan dan Sumber Daya Manusia yang unggul.
Hal tersebut disampaikan Firli saat memberikan arahan terkait strategi pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menuju Indonesia Maju, sesuai dengan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden RI, yang didukung dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi.
"Hal pertama yang saya lihat saat masuk ke ruangan adalah kursi yang penuh diisi oleh pejabat lintas instansi. Ini menunjukkan kompaknya Forkopimda di Sulsel, dan itu memperlihatkan kemajuan Sulawesi Selatan tetap pelihara kekompakan dan pastikan pengelolaan APBD yang benar menyasar kesejahteraan rakyat, bangun SDM yang mumpuni, karena semua itu adalah langkah awal mewujudkan pemerintahan yang bersih tanpa korupsi," paparnya di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (23/1/2020).
Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah mengakui, pemerintah provinsi sejauh ini terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah di 24 kabupaten/kota dan berkomitmen untuk menjadikan korupsi sebagai musuh bersama. Mantan Bupati Bantaeng dua periode ini menyebut, salah satu upaya pencegahan yang dilakukan dengan terus berkolaborasi.
"Sejarah mencatat dalam kurun waktu 1 tahun terdapat pengembalian kerugian negara sebesar Rp. 7,4 T. Dan dampak dari kolaborasi yang terbangun adalah mewujudkan daerah ini sebagai daerah yang berintegritas dan terbukti dengan pembangunan zona integritas di setiap wilayah. Kita semua juga tidak meragukan komitmen kepala daerah. Kolaborasi dan sinergitas menjadikan daerah semakin maju dan pertumbuhan ekonomi semakin terdorong. Salah satunya yang terlihat di kecamatan Seko, di Kabupaten Luwu Utara,"imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Luwu Utara, Muhammad Thahar Rum mengatakan jika Pemerintah Daerah siap mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya di lingkup Pemerintah Daerah Luwu Utara.
"Kita tentu berkomitmen untuk menjadikan korupsi sebagai musuh bersama. Apa yang menjadi arahan Ketua KPK RI tentu akan menjadi perhatian kita,"lanjutnya.
Pengarahan Ketua KPK RI disaksikan Sulawesi Selatan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, dihadiri seluruh Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se Sulawesi Selatan. Turut hadir Kepala Inspektorat Luwu Utara, Kepala Badan Pendapatan Daerah Luwu Utara, Kapolres dan Ketua Bawaslu Luwu Utara. (PUT/EYV)
