:
Oleh PROV MALUKU, Rabu, 25 September 2019 | 06:21 WIB - Redaktur: Juli - 571
Ambon, InfoPublik - Gubernur Maluku Murad Ismail berharap pertumbuhan ekonomi dapat berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengurangan penduduk miskin, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah di Maluku.
Hal tersebut disampaikan gubernur dalam sambutan tertulis yang disampaikan Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang saat membuka dengan resmi acara diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Edisi Agustus 2019 dan Kajian Fiskal Regional serta Diskusi Publik Industri Jasa Keuangan (IJK) yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku, Selasa (24/9/2019) di Hotel Santika, Ambon.
Dikatakan, perkembangan perekonomian Maluku pada triwulan kedua tahun 2019 tumbuh positif sebesar 6,09 persen. Angka tersebut, kata gubernur, mengalami sedikit kelambatan dibandingkan dengan triwulan satu 2019 yang tumbuh 6,32 persen.
“Namun, pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan kedua 2019 masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,05 persen,” terang gubernur seperti yang dibacakan Kasrul Selang.
Gubernur dalam sambutannya juga menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Maluku didorong oleh beberapa sektor lapangan usaha yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi antara lain pertanian, perikanan perdagangan dan serta industri pengolahan, sehingga perlu ditingkatkan pertumbuhannya.
“Oleh sebab itu, target RPJMD Provinsi Maluku, sampai dengan akhir 2019, diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai pada kisaran 6,02 – 6,38 persen,” ungkap dia.
Selain pertumbuhan ekonomi, sesuai laporan BI Perwakilan Maluku, masih kata gubernur, inflasi Maluku pada triwulan ke dua 2019 sebesar 4,10 persen. Angka ini meningkat dibandingkan triwulan ke satu 2019 yang tercatat inflasi sebesar 3,74 persen.
Meningkatnya inflasi pada triwulan kedua terutama dipengaruhi oleh inflasi kelompok makanan jadi, kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan dan inflasi kelompok sandang, sehingga diperkirakan pada triwulan ketiga inflasi Maluku akan meningkat.
“Pada kesempatan ini, saya ingatkan kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar terus meningkatkan koordinasi, agar inflasi Maluku dapat terjaga sesuai strategi pengendalian inflasi di Maluku, yang difokuskan pada konsep kebijakan 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif,” katanya.
Mantan Komandan Korps Brimob Polri ini juga menyebutkan, dalam rangka meningkatkan perekonomian Maluku, maka pembangunan ekonomi daerah akan difokuskan pada pengembangan 3 sektor unggulan yakni, perikanan, pariwisata dan pertanian.
“Peningkatan sektor unggulan pertanian dan perikanan akan barengi dengan peningkatan nilai tambah produk, industri pengolahan serta peningkatan SDM yang unggul dan terampil,” beber gubernur.
Untuk itu, dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah, Pemerintah Daerah akan terus mendorong peningkatan ekspor daerah terutama ekspor non migas antara lain perikanan, perkebunan dan hasil hutan non kayu.
“Kita juga terus berupaya untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan investasi di Maluku untuk menggerakkan ekonomi daerah,” imbuh dia.
Meski demikian, tambah gubernur, investasi yang diharapkan tentunya tetap mengedepankan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan bagi kelestarian Maluku sebagai wilayah berciri kepulauan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku.
Untuk itu, melalui kegiatan diseminasi ini dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi percepatan pembangunan ekonomi Maluku di masa yang akan datang.
“Saya juga mengajak kepada semua pemangku kepentingan di daerah untuk tetap bersinergi dalam membangun daerah ini lebih maju, mandiri dan berdaya saing,” tandas gubernur.
Hadir pada kegiatan itu di antaranya Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Noviarsono Manulang, Plt Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPB) Maluku, Tri Budianto, Kepala OJK Maluku, Bambang Hermanto, para Pimpinan Cabang Bank Pemerintah dan Bank Swasta Nasional dan para pelaku usaha. (vpa/mcmaluku)