:
Oleh MC KAB PELALAWAN, Selasa, 26 Februari 2019 | 05:18 WIB - Redaktur: Tobari - 447
Pangkalan Kerinci, InfoPublik – Diskominfo Kabupaten Pelalawan melakukan evaluasi dan pembenahan terutama terkait berbagai inovasi dalam peningkatan layanan government to government, yakni antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan government to public yakni antara Pemkab dan masyarakat.
Dalam melaksanakan hal demikian Diskominfo sudah melakukan pertemuan dan rapat bersama pakar Informasi dan Teknologi ( IT ) dalam merumuskan, sehingga disepakati topologi yang cocok untuk diterapkan menjadi skala prioritas.
Hal demikian disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ( Diskominfo ) Hendri Gunawan didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan Infrasruktur dan Layanan E-Govenment Saud Abdillah dan Fungsional Pranata Komputer Baihaqi Rahmat,ST, di ruang kerjanya, Senin (25/2).
“Kita akan mengubah konsep pola jaringan lama yang tidak terkoneksi langsung ke Diskominfo menjadi terkoneksi. Progress terkoneksi antar OPD diperkirakan selesai bulan Maret dan untuk Kecamatan se Kabupaten Pelalawan dalam tahun ini juga disesuaikan dengan anggaran,” jelas Hendri.
Mantan Kabag Humas DPRD Pelalawan ini menambahkan Diskominfo adalah sebagai leading sector Informasi dan Teknologi ( IT ) di lingkungan Pemkab Pelalawan.
Oleh karenanya ia mengimbau kepada OPD agar berkonsultasi kepada pihak Diskominfo sekiranya memang ada pembuatan aplikasi, kalau OPD memiliki keterbatasan anggaran bisa diserahkan kepada Diskominfo, karena kita punya tim IT meliputi bidang jaringan, database, website dan program aplikasi.
Hendri melanjutkan peningkatan layanan publik saat ini lebih diarahkan untuk pemanfaatan teknologi, sehingga semua layanan kepada masyarakat bisa lebih mudah dan cepat.
”Kami mengharapkan dukungan dan kerjasama semua pihak agar maksud dan tujuan tercapai untuk mewujudkan arti sebenarnya smart city. Mulai tahun 2020 mendatang, belanja internet akan dipusatkan ke Diskominfo. Ini juga bentuk efisiensi belanja internet yang terpusat kemudian harganya lebih murah dan bisa lebih cepat, ” kata Hendri.
Diskominfo akan mengumpulkan semua server-server yang tersebar di OPD untuk ditempatkan di Diskominfo agar lalu lintas jaringan data dan internet terkelola dengan baik. Selain itu sebagai tindak lanjut arahan KPK semua jenis layanan aplikasi sudah harus terintegrasi. Untuk smart city sendiri akan di lakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali yang merupakan program
Grup Kompas Media, Kemendagri , Kementrian PUPR , Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kantor Staff Presiden.
Untuk bobot Smart City Pelalawan peringkat 20 dengan 4 kriteria penilaian baseline,output,outcome dan impact. Sementara untuk inprovement masuk peringkat 4 .
"Kabupaten Pelalawan adalah satu dari 25 Kabupaten / Kota yang terpilih menjadi batch pertama menuju gerakan smart city,” katanya.(rls/ryan/toeb)