Keberadaan THL TBPP Efektif, Jokowi Jajaki Perpres Pengangkatan

:


Oleh MC KOTA SEMARANG, Senin, 4 Februari 2019 | 08:05 WIB - Redaktur: Yudi Rahmat - 450


Semarang, InfoPublik - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memberikan kontrak kerja tahun 2019 pada Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TBPP) di Jateng, Minggu (3/2). Selanjutnya secara nasional Presiden Joko Widodo bakal menyiapkan Perpres untuk mekanisme pengangkatan.

Gubernur Ganjar Pranowo menyampaikan, saat ini THL TBPP di Jateng sebanyak 3.980 orang dan 700 orang telah diangkat sebagai CPNS. Diakui, keberadaan THL TBPP sangat efektif dalam pengelolaan sistem pertanian, baik daerah maupun nasional.

“Teman-teman ini membuat saya bangga, mereka adalah pejuang sejati pertanian. Teman-teman penyuluh, i love you full,” kata Ganjar dalam silaturahmi THL TBPP se Indonesia di GOR Jatidiri Semarang.

Ditambahkan, 3.280 orang THL TBPP tersebut mendampingi petani yang menggarap lahan baku sawah pertanian yang mencapai 980.000 hektare. Dengan total lahan tersebut, sebenarnya Jawa Tengah masih memerlukan 3.700 orang tenaga penyuluh pertanian. Namun masih ada pekerjaan rumah yang mesti digarap bersama, yakni pembenahan sistem pertanian.

“Data pertanian kita makin terdata dengan baikmenggunakan teknologi informasi, berapa lahan yang kita miliki, tanam apa, kapan sampai panen di Jateng kita sudah tahu. Nanti penyuluh akan sedikit ada kerjaan tambahan dengan memperhatikan sisi ekonomi. Karena harus mengetahui, kapan, ke mana dan berapa harus menjual komoditas,” beber mantan anggota DPR RI ini.

Presiden RI Joko Widodo yang hadir pada kesempatan itu menyampaikan, bangunan sistem informasi pertanian, sangat diperlukan untuk meraih swasembada pangan secara nasional.

Sistem yang diterapkan Jawa Tengah lewat kartu tani juga telah menjadi percontohan secara nasional. Keberadaan THL TBPP dan penyuluh menjadi corong penerapan sistem informasi pertanian itu.

“Saya semalam diberi tahu pak Gubernur (Ganjar Pranowo), saya juga minta penjelasan ketika mau masuk ruang ini, apa problemnya? Ini bukan untuk urusan problem pertanian. Yang diharapkan tenaga THL TBPP, bisa seperti guru, bidan, dan ternyata ada lagi, yakni THL TBPP,” ujarnya.

Presiden Jokowi telah mengeluarkan Perpres mengenai Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ASN terdiri dari dua, yakni pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, untuk THL TBPP, pihaknya tengah melakukan kajian.

“Saya tidak bisa ngomong langsung yang menyenangkan, tidak bisa. Saya ngomong harus sesuai prosedur. Tapi jangan sekarang suruh jawab. Tidak bisa. Apabila memungkinkan saya akan siapkan Perpres-nya,” katanya.

Jokowi juga mengatakan saat ini dunia pertanian kekurangan tenaga penyuluh sebanyak 40 ribu. Sementara THL TBPP secara nasional jumlahnya hanya 17 ribu orang dan 6.058 orang penyuluh PNS. Jika undang-undang memungkinkan, kata Jokowi, Perpres pengangkatan THL TBPP bukanlah hal mustahil.“Saya akan panggil Menpan untuk melihat peluangnya seperti apa,’ tandasnya.