KSB Akan Terapkan Aplikasi SIRA.

Sumbawa Barat. InfoPublik - Tidak semua urusan pemerintah dapat dicover dan dilaksanakan, hal tersebut karena sistem otonomi yang diberikan kepada Pemda tidak sebanding dengan anggaran yang dikelola sehingga memerlukan  kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintahan yaitu memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. A. Azis, S.H, M.H., pada saat membuka secara resmi acara Implementasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran di Hotel Grand Royal Taliwang-KSB yang juga dihadiri oleh Kepala Bappeda Litbang Kota Bandung, Hery Antasari, ST, M.Dev.Plg Kepala Bappelitbang Kota Bandung, Sabtu (3/11).

Visi 5 tahun terakhir KSB, kata Sekda, memperioritaskan terwujudnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan berlandaskan gotong royong, inilah yang menjadi program unggulan KSB yang juga tertuang pada Perda No 3 Tahun 2016 tentang  Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). Untuk terwujudnya program tersebut Pemerintah Daerah membuat kartu Pariri dan kartu Bariri, dua nama kartu ini adalah motto dari KSB.

“Kartu Bariri terbagi menjadi 4 yakni Bariri Tani, Bariri Ternak, Bariri UMKM dan Bariri Nelayan sementara kartu Pariri adalah Pariri Kesehatan, Pariri Lansia dan Pariri Disabilitas. Kartu Pariri dan Bariri ini salah satu program unggulan KSB.” Kata Sekda. Tetapi selain itu tentu saja ada pelayanan dasar yang harus dipenuhi seperti pendidikan dan kesehatan.

Dengan program unggulan tersebut lanjut Sekda,  tentu juga masih ada urusan-urusan yang lain yang dibiayai dan dilaksanakan oleh Pemda. Oleh karena itu begitu pentingnya sistem perencanaan dan penganggaran (SIRA) ini dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah. 

SIRA juga sangat berpengaruh kepada hasil produk di KSB sehingga  pengolahan hasil produksi akan memberi memberikan manfaat dan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat, selain itu juga menurunkan angka kemiskinan.

Disamping peningkatan hasil pengolahan produksi, lanjutnya lagi, juga terdapat  potensi  lain yang harus dikembangkan seperti  perencanaan dan penganggaran Aset yang bekerjasama dengan pihak ketiga dan beberapa MoU, apakah itu juga sudah membawa hasil peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang dengan intervensi yang dilakukan melalui APBD atau intervensi melalui kerjasama daerah akan meningkatkan atau memberi efek bagi peningkatan perekonomian bagi masyarakat di KSB.

Tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan ini juga sangat tinggi saat ini, KSB telah menerapkan beberapa aplikasi e-Govermen contohnya saja Simda, Simda Keuangan, Simda Barang, Sirup, LPSE, perijinan dan e-planing serta e-Budgetting atau SIRA yang bekerjasama dengan kota Bandung. KPK juga menuntut di dalam rencana aksi percepatan pemberantasan korupsi, demikian juga Komisi Informasi menuntut keterbukaan informasi publik.

Oleh karena itulah Pemda dituntut untuk terbuka dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan menerapkan sistem e-government termasuk SIRA yang akan kita terapkan di dalam sistem perencanaan dan penganggaran nantinya.“Dalam penerapan e-Government khususnya SIRA ini membutuhkan komitmen kita semua sehingga apa yang kita kerjasamakan dengan kota Bandung bisa bermanfaat dan membawa kebaikan pada penyelenggaraan pemerintahan dan ini akan menjadi tolak ukur peningkatan penyelengaraan pemerintahan di KSB.” Jelas Sekda.

Sementara itu, Hery Antasari, ST, M.Dev.Plg yang menjadi narasumber dalam acara tersebut memberikan beberapa pelajaran dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi KSB dalam implementasi SIRA yang telah lebih dahulu diterapkan di Kota Bandung, cara kerja dan cara pengoperasiannya. " Saya berharap Semoga ini menjadi kontribusi positif kepada KSB untuk menjadi lebih baik dan lebih maju ke depannya". Harap Hery. (MC Sumbawa Barat/Feryal/tifa).