:
Oleh MC PROV BANGKA BELITUNG, Selasa, 23 Oktober 2018 | 16:04 WIB - Redaktur: Tobari - 297
Pangkalpinang, InfoPublik - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman menjadi pembicara kunci sekaligus membuka kegiatan seminar nasional "Pengelolaan Pemanfaatan Pertambangan di Bumi Serumpun Sebalai" Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Swissbel Hotel, Pangkalpinang, Senin (22/10).
Kegiatan ini, diprakarsai oleh Masyarakat Peduli Bangka Belitung, Korp Alumni KNPI, KNPI Babel, bekerjasama dengan Lembaga Riset Sumber Daya Alam (Larisda) Babel.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Anggota DPD RI asal Babel Hudarni Rani, Pejabat dari unsur Forkopimda Babel, Ketua Larisda Babel Hatamar Rasyid, Ketua Korps Alumni KNPI Babel Patris Lumumba, Ketua KNPI Babel Muhammad Irham, Wakil Bupati Belitung Timur Burhanudin, Kepala Dinas Pertambangan Babel Suranto, Pimpinan Perusahaan dan diikuti Organisasi Kepemudaan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Babel Erzaldi mengharapkan Pertemuan sehari ini, mampu menghasilkan rumusan yang dapat menjadi Pemandu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel dalam mengambil Kebijakan, khususnya dalam hal pertambangan ini.
Oleh itu, Gubernur menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Korps Alumni KNPI Babel dan KNPI Babel yang berinisiatif menyelenggarakan kegiatan dan memperhatikan perkembangan dan pengembangan pertambangan di provinsi ini.
"Selama ini, kita seperti tidur, tidak pernah memberikan perhatian, hanya terfokus kepada berapa harga Timah, berapa ekspor timah dan bagaimana pemanfaatan Sumber Daya Alam itu saja. Kita tidak pernah berpikir apa yang didapatkan masyarakat secara utuh, secara konkret," katanya.
Menurutnya, apabila yang mendapat keuntungan adalah penambang saja, maka ini belum membuat keterwakilan masyarakat, yang selama ini merasakan dampaknya baik.
"Kita tidak menutup mata juga bahwa penambangan timah berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, tetapi dampak dari segi menambang, kerusakan lingkungan dan lain-lain, belum pernah kita lihat secara detil," ungkapnya.
Hal inilah yang menjadi pendorong dan penggagas, untuk didiskusikan secara panelis oleh berbagai stake holder dalam kegiatan ini.
Gubernur juga berharap dari ruangan ini, dari pemikir-pemikir muda ini, menghasilkan rumusan yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan, baik usulan perubahan tata kelola pertambangan.
Serta usulan tentang perundang-undangan yang sangat penting, bagaimana mengelola SDA yang luar biasa, yang bisa memberikan manfaat bukan hanya bagi pelaku, tetapi juga masyarakat Babel dan Indonesia.
Sementara Ketua KNPI Muhammad Irham dalam sambutannya menyampaikan, para Pemuda pemuda Babel dalam kegiatan ini untuk bersama sama mencurahkan segala kemampuan dan pemikirannya, merumuskan bagaimana pengelolaan pertambangan ke depan lebih baik dan menguntungkan bagi Provinsi Bangka Belitung ini.
"Mari kawan - kawan kita menguras pikiran kita dalan kegiatan ini, kawan-kawan yang punya kemampuan di bidang hukum, rumuskan secara hukum, dari kesehatan rumuskan bagaimana dampak kesehatan yang ditimbulkan dan upayanya, mari para mahasiswa kita turun untuk fokus ke masyarakat," tegasnya.
Dengan kegiatan ini, juga Irham berharap dapat memakmurkan masyarakat, dibawah kepemimpinan Gubernur Babel.
Sebelumnya, dalam Laporannya, Ketua Korps Alumni KNPI Babel, Patris Lumumba, menyampaikan harapannya ke depan masyarakat Babel dapat mengambil anugerah yang diberikan Allah SWT ini.
Diketahui bersama, timah menjadi primadona bagi Pemerintah, Daerah dan Negara. "Bagaimana kita menyikapi agar hal itu memberikan kesejahteraan yang maksimal kepada masyarakat, daerah dan negara. Mari kita bicarakan bersama, jangan sampai timah ini hanya memberikan keuntungan bagi segelintir orang saja," katanya.
Untuk itu, dibutuhkan pemikiran dan sinergitas dari seluruh komponen di Babel. Atas dasar itu, pihaknya melaksanakan kegiatan ini. Juga bagaimana ke depan setelah pertambangan ini berlalu, apa yang harus semestinya lakukan.
Dalam kegiatan ini, juga dilaksanakan Diskusi Panel yang menghadirkan beberapa narasumber di antaranya dari KPK, Menkopolhukam, Mabes Polri, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Kelauatan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan dari Pemprov Babel. (MC Babel/Lulus/Hs/toeb)